Penyerahan DIPA dan TKD APBN 2024, Menkeu: Disusun Maksimal Penuhi Prioritas Pembangunan

Jakarta, tvonenews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara digital kepada kepala daerah dan kepala kementerian negara/lembaga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023) lalu.

DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri/pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. 

Menkeu Sri Mulyani menuturkan, proses penyusunan hingga penetapan APBN Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan dapat dilaksanakan relatif lancar dan tepat waktu di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, utamanya pihak legislatif.

“APBN disusun secara maksimal untuk memenuhi seluruh program prioritas pembangunan nasional, dari mulai melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan,” katanya.

Menurut Menkeu, upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan dan kredibilitasnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat, efektif dalam menjaga perekonomian, dan menjaga rakyat Indonesia. 

Lebih jauh, Menkeu menjelaskan bahwa Kemenkeu melakukan terobosan berupa digitalisasi dokumen penganggaran. Hal ini dipandang sebagai bentuk peningkatan efisiensi karena mendukung gerakan mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan kecepatan dalam proses administratif.

“Kami ingin melaporkan, penyerahan DIPA dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena untuk APBN 2024 ini dilakukan dengan proses digitalisasi, yang dimulai sejak penetapan anggaran sampai dengan proses penandatanganan DIPA, dilakukan dengan elektronik,” ucap Menkeu Sri Mulyani.
 
“Sebelumnya ada 12 tahap proses penetapan anggaran yang rumit, dan saat ini ada empat tahap dan semuanya menggunakan aplikasi SAKTI. Tanda tangan DIPA secara elektronik ini juga akan langsung tersertifikasi,” tambahnya.

1. Dana APBN 2024 yang akan disalurkan sebesar Rp3.325,1 triliun

Sri Mulyani juga menyampaikan, dana APBN 2024 yang akan disalurkan adalah sebesar Rp3.325,1 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus pemerintah. 

APBN 2024 digunakan antara lain untuk menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, mendukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN), dan untuk memperkuat pertahanan negara.