Penyerahan DIPA dan TKD APBN 2024, Menkeu: Disusun Maksimal Penuhi Prioritas Pembangunan

“Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, yang akan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN. Belanja pemerintah juga untuk dukung pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada. Belanja pemerintah prioritas juga untuk perkuat ketahanan dan keamanan RI, terutama untuk guru dan nakes," kata Sri Mulyani.

“Juga untuk tingkatkan pelayanan publik di daerah, dukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, serta menangani kemiskinan ekstrim dan stunting,” jelasnya. 

Sri Mulyani juga memaparkan, Indonesia saat ini telah berhasil keluar dari pandemik COVID-19. Indonesia kini dihadapkan dengan gejolak ekonomi global, mulai dari situasi geo-politik hingga inflasi. Akan tetapi, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh 5 persen selama 8 kuartal.

Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2023 tetap stabil, bahkan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan masih tumbuh di atas 5 persen. 

Sri Mulyani berharap, keseluruhan tahun 2023 ekonomi Indonesia tetap terjaga di atas 5 persen, yakni 5,04 persen. Untuk itu, paket yang disiapkan pemerintah antara lain PPN ditanggung pemerintah (DTP) hingga tambahan bansos beras dan BLT.

“Kita harap perekonomian kita tetap akan terjaga di 5,04 persen, karena kalau tidak, dengan kuartal III di 4,94 persen dan kuartal IV tidak diberikan dukungan, bisa saja pertumbuhan ekonomi turun ke 4,99 persen di 2023,” paparnya.

Baca Juga

Kemenkeu Luruskan Pernyataan Purbaya soal Gugatan UU APBN 2026

Selain itu, Menkeu mengungkapkan bahwa defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen dari PDB atau Rp522,8 triliun. Ia berkomitmen, pembiayaan defisit APBN ini bisa terus dijaga di tengah kondisi dunia yang menghadapi higher for longer untuk suku bunga acuan di berbagai negara terhadap nilai tukar rupiah.

“Kami akan gunakan cash buffer yang dimiliki pemerintah untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan menjaga rasio utang pada tingkat aman,” ungkapnya.

2. APBN harus berorientasi pada hasil

Sementara itu Presiden Joko Widodo dalam sambutannya memberikan peringatan kewaspadaan terhadap situasi global yang masih dalam ketidakpastian. Menurutnya, hal ini bisa berpotensi timbulkan krisis dan resesi yang menguat.

"Geopolitik tidak semakin membaik tapi semakin memanas. Dampak perubahan iklim semakin nyata kelihatan kita rasakan. Dan potensi krisis dan potensi resesi tidak semakin mereda tapi juga semakin menguat,” katanya.