Selain itu, yang jadi pembahasan lain adalah soal regulasi yang ada terkait pembangunan rumah subsidi. Yang terbaru adalah aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk).
Junaidi menegaskan, ada kenadala dalam penerapannya terkait geografis dan tantangan membangun rumah subsidi di daerah.
“Contoh paling mudah tiap daerah dari sisi geografisnya berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Apalagi di dalam SiPetruk ada 120 item yang harus diisi oleh pengembang, ini terlalu banyak, menyulitkan, dan merepotkan. Karena tiap daerah itu kendalanya beda-beda,” terangnya.
Junaidi berharap, seharusnya aplikasi SiPetruk ini harus terus disosialisasikan dan juga harus terbuka menerima masukan dari pengembang. Menurutnya, pengembanglah yang mengetahui pekerjaannya dan juga kendala-kendala di lapangan. Untuk itu, APERSI berharap, regulasi yang ada jangan malah merepotkan dan seharusnya memudahakan.
Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan, Kota Batu memiliki kawasan pertanian dan hutan yang harus dijaga, dan bisa dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman dan berkegiatan hanya 20 persen.
"Kita harus sering berkomunikasi tentang bagaimana penyediaan rumah bisa untuk rakyat berjalan dengan baik lancar dengan izin-izin yang tidak repot, dengan tetap menjaga kelestarian kawasan yang ada," pungkasnya. (Edy Cahyono/act)
Load more