Penyaluran BLTS Kesra di Yogyakarta: Antrean Tertib dan Cerita Warga yang Topang Kehidupan Harian

tvOnenews.com - Pagi itu, Parkiran belakang Kantorpos KCU Yogyakarta mulai dipadati warga dari berbagai penjuru kota. Mereka datang membawa undangan dari RT atau kelurahan, KTP, dan harapan sederhana, agar proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) berjalan lancar. Sebagian datang sejak pagi, sebagian lain menyusul di siang hari, mengikuti jadwal yang telah ditentukan.

Penyaluran BLTS Kesra 2025 di Yogyakarta merupakan bagian dari distribusi nasional bantuan kesejahteraan rakyat yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial RI, dengan PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, sebagai mitra penyalur resmi. Program ini menyasar jutaan keluarga rentan di seluruh Indonesia, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga.

Deputy EGM Kantorpos KCU Yogyakarta, Ngadirin, menjelaskan bahwa Pos Indonesia menjalankan peran strategis sebagai jurubayar yang memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang berhak, sesuai dengan data dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

“Peran PT Pos Indonesia yaitu untuk menyalurkan bantuan kesejahteraan rakyat yang bersumber dari Kementerian Sosial,” ujar Ngadirin.

Data disiapkan oleh Kementerian Sosial, lanjut Ngadirin, divalidasi oleh kantor pusat, kemudian dananya juga disiapkan oleh Kemensos.
Ia menjelaskan secara rinci tahapan penyaluran, mulai dari pengolahan data hingga pembayaran di lapangan.

“Setelah data siap, diproses menjadi data Danom dan SP, lalu dikloning ke sistem CoreGiroSystem. Setelah itu data diinstruksikan ke KCU untuk diunduh, dicetak, dan disiapkan bersama BNBA-nya (By Name By Address). Bagian keuangan kemudian membebankan dana sejumlah KPM dikalikan Rp900 ribu,” tutur Ngadirin.

Baca Juga

Kasus Jual Beli Pil Sapi di Bantul Dikendalikan Residivis, Ribuan Pil Disita Polisi

Proses berikutnya adalah koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Kami berkoordinasi dengan dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota untuk penjadwalan. Setelah itu menyiapkan tenaga verifikasi, jurubayar, dan uang tunai di tiap titik salur. Tahap akhirnya adalah penyaluran dana kepada KPM,” tutur Ngadirin panjang lebar.

Ngadirin menegaskan bahwa prinsip utama penyaluran adalah ketepatan sasaran.

“Tepat sasaran itu sesuai SOP. KPM harus memenuhi kriteria, dan saat penyaluran tetap diverifikasi kembali oleh aparat desa atau kecamatan,” ujarnya.