Kuasa Hukum Mantan Bupati Sleman Sri Purnomo Sesalkan Langkah Kejari Sleman Tahan Kliennya saat Sakit

Sleman, tvOnenews.com - Kuasa hukum mantan Bupati Sleman Sri Purnomo menyesalkan langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman yang menahan kliennya meski dalam kondisi sakit.

Penahanan dilakukan seusai pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah pariwisata tahun 2020.

"Kami menyesalkan langkah Kejari Sleman. Selaku penasihat hukum, kami telah memasukkan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dengan mempertimbangkan kondisi klien kami yang sedang sakit. Namun, kejaksaan tidak mempertimbangkan kondisi Kesehatan klien kami," kata Soepriyadi, Tim Kuasa Hukum Sri Purnomo, Rabu (29/10/2025).

Ia mengungkap, kliennya tengah mengidap penyakit Diabetes Melitus sebagaimana hasil laboratorium klinik tertanggal 20 Oktober 2025 dan terdapat kista pada bagian hati (Complex Cyst hepar lobus dextra) berdasarkan hasil pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) Abdomen pada Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman. 

Menurut Soepriyadi, kliennya yang merupakan mantan Bupati Sleman periode 2010-2015 dan 2016-2021 sangat kooperatif selama menjalani proses hukum baik ditingkat penyelidikan dan penyidikan yang sedang dijalankan. 

Ia juga mempertanyakan tentang dugaan memperkaya diri atau orang lain yang dituduhkan kepada kliennya.

Pihaknya menegaskan bahwa selama proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus tersebut tidak ada satupun bukti dan saksi yang menunjukkan bahwa kliennya menikmati Rp 1 (satu Rupiah) dari dana hibah pariwisata. 

"Jika klien kami dianggap memperkaya kelompok masyarakat penerima hibah, maka menjadi bahan untuk kita renungkan bersama 'sekejam itukah negara melalui aparat penegak hukum menjadikan tersangka seorang bupati yang mengambil kebijakan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena imbas covid-19 ?' Bukankah mengedepankan kepentingan rakyat adalah tujuan utama dari seorang pemimpin. Apalagi secara administrasi, teknis kegiatan tersebut telah melalui suatu kajian dan analisa dari tim pelaksana yang diketuai oleh sekda pada saat itu," ucap Soepriyadi.

Disampaikannya bahwa pelaksanaan hibah pariwisata di Sleman telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis (juknis) hibah pariwisata, yang pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh kliennya. 

Kemudian, setiap kebijakan dan keputusan yang lahir dari proses pemberian hibah pariwisata di Sleman telah melalui serangkaian kajian dan analisa oleh tim pelaksana kegiatan, termasuk besaran yang diterima kelompok masyarakat penerima hibah.

Sehingga bukan ranah kliennya untuk menentukan hal tersebut, tapi semuanya bermuara pada tim pelaksana.

Dengan demikian, kliennya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban karena berdasarkan Surat Keputusan Tentang Tim Pelaksana tanggal 23 November 2020 dan tanggal 4 Desember 2020, yang telah membuktikan adanya pelimpahan wewenang secara delegasi kepada tim pelaksana sehingga secara hukum tanggung jawab ikut beralih kepada penerima wewenang. 

"Pelimpahan wewenang beralih kepada tim pelaksana sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karenanya telah terang dan jelas klien kami tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tersebut," tutur Soepriyadi.

Sebelumnya, Kejari Sleman resmi melakukan penahanan terhadap tersangka Sri Purnomo pada Selasa (28/10/2025). Penahanan dilakukan setelah tim penyidik Kejari Sleman melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

"Berdasarkan surat perintah penahanan dari kepala Kejaksaan Negeri Sleman Nomor Print-XXX/M.4.11/Fd.1/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025, maka terhadap tersangka SP dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan," kata Bambang Yunianto, Kepala Kejari Sleman.

Mantan Bupati Sleman tersebut digiring oleh petugas keamanan keluar dari Kantor Kejari Sleman dengan mengenakan rompi oranye dengan posisi tangan diborgol.

Selanjutnya, dia menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta. 

Dalam perkara ini, Sri Purnomo melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (scp/buz)