Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bandwidth, Kejati DIY Geledah Kantor Diskominfo Sleman Sita 34 Dokumen

Sleman, tvOnenews.com - Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DI Yogyakarta melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman, pada Kamis (24/7/2025) kemarin.

Dalam penggeledahan ini, penyidik turut menyita puluhan dokumen.

Kasi Penerangan Hukum, Kejati DI Yogyakarta, Herwatan mengatakan, penggeledahan bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti adanya dugaan korupsi pengadaan Bandwidth Internet tahun 2022 - 2024 dan Sewa Colocation DRC tahun 2023 - 2025 dengan total pagu anggaran untuk dua kegiatan itu senilai lebih dari Rp 4 Miliar.

Penggeledahan dimulai dari penyidik berkoordinasi dengan Kepala Dusun Beran untuk bersama-sama menuju Kantor Diskominfo Sleman. 

Adapun, penggeledahan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penggeledahan Kepala Kejati DI Yogyakarta tertanggal 10 Juli 2025. Serta, surat penetapan izin penggeledahan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Juli 2025.

Sesampainya disana, penyidik menunjukkan surat - surat tersebut. Dilanjutkan penggeledahan sejumlah ruangan mulai dari arsip, kabid infrastruktur, bendahara dan lainnya.

Baca Juga

Mahasiswa Unisa Yogyakarta Diskors 2 Semester, Terancam Drop Out Jika Terbukti Inkrah Aniaya Pacar

"Hasil penggeledahan, penyidik menyita 34 dokumen antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA), Surat Perjanjian Kerja, Dokumen pembayaran dan lainnya terkait tindak pidana korupsi ini," ucap Herwatan, Jumat (25/7/2025).

Terkait perkara ini, penyidik juga telah memeriksa 20 orang saksi mulai dari pihak Diskominfo Sleman maupun penyedia Internet Service Provider (ISP) yaitu PT SIMS, PT GPU dan PT Gmedia.

Meski statusnya sudah tahap penyidikan, kata Herwatan, belum ada penetapan tersangka dalam perkara ini.

"Belum ada tersangka. Penyidik masih fokus memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti," kata dia.

Herwatan mengungkap bahwa tindak pidana korupsi ini diduga telah melanggar Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (scp/buz)