PK4L UGM Bongkar Paksa Tenda Mahasiswa yang Protes UKT dan IPI di Balairung, Ini Alasannya

Sleman, tvOnenews.com - Pihak kampus akhirnya membongkar paksa tenda-tenda yang digunakan para mahasiswa untuk berkemah di Halaman Balairung UGM dalam rangka menuntut penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

Pembongkaran dilakukan oleh Pusat Keamanan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (PK4L) UGM, Jumat (31/5/2024) sore.

Aksi protes dengan berkemah telah dilakukan mahasiswa UGM sejak Senin (27/5/2024) lalu dan rencananya akan berlangsung sampai Senin (3/6/2024).

Namun, karena pada Sabtu (1/6/2024) besok bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, maka langkah pembongkaran ini dilakukan.

Pantauan tvOnenews.com saat ini, hanya tersisa dua tenda yang masih berdiri di halaman Balairung UGM. Para mahasiswa peserta aksi pun enggan beranjak dari lokasi.

Sekretaris UGM, Andi Sandi menyampaikan, permintaan untuk membongkar tenda telah disampaikan secara baik-baik oleh pihak kampus kepada mereka sejak Kamis (30/5/2024) malam. Akan tetapi, permintaan itu tidak diindahkan sampai hari ini.

"Sejak pertemuan kemarin, saya yakin teman-teman dengar, saya mintanya malam, namun sampai saat ini, kami tetap memberikan ruang kepada mereka. Bahkan, ibu rektor tadi sampai turun," kata Sandi, Jumat (31/5/2024).

Terlebih, sejak pertama kali kemah dilakukan, pihak kampus sudah memberikan pengertian kepada mereka bahwa Balairung UGM adalah lokasi yang akan digunakan untuk Upacara Hari Lahirnya Pancasila yang diperingati Sabtu (1/6/2024) besok.

"Kita akan minta, kalau kita harus tegas bahwa (Balairung UGM) mau digunakan untuk kegiatan yang besar yakni upacara kenegaraan. Penting untuk dipahami, bukan maksudnya kita tidak memberikan kepada mereka untuk berekspresi," ucapnya. 

Untuk diketahui, Rektor UGM, Ova Emilia juga telah menemui mahasiswa peserta aksi pagi tadi.

Dalam pertemuan tersebut, Ova menanggapi pertanyaan mahasiswa, satu di antaranya soal penghapusan IPI untuk semua golongan dan kenaikan UKT.

Ova juga mengajak mahasiswanya agar ikut mengawal bersama kebijakan dari pemerintah. Ia memastikan bahwa hanya golongan mahasiswa dari keluarga mampu saja yang akan dibebani IPI.

"Ayo kita pantau bersama, kawal bersama! Kita pastikan bahwa hanya orang-orang mampu yang membayar untuk apa yang tadi disebutkan," kata Ova.

Namun demikian, ia mengatakan, pihak kampus belum bisa memutuskan karena setiap kebijakan terkait dengan pendanaan pendidikan membutuhkan analisis yang matang. (scp/ard)