4 Terdakwa Kasus Kerangkeng Besi Perkara TPPO Dituntut 8 Tahun Penjara, Denda Rp200 Juta

Langkat, Sumatera Utara - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Langkat menjatuhkan tuntutan 8 tahun kurungan terhadap 4  terdakwa dalam persidangan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan nomor register 469/Pid.B/2022/PN Stabat.

Empat orang terdakwa dengan inisial TU, JS, SP dan RG dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap para terdakwa oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Langkat  berlangsung di Ruang Sidang Candra Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat, Selasa (22/11/2022) sore.
Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh Halida Rahardini, JPU melalui Indra Ahmadi SH menyatakan ke empat terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi unsur unsur tindak Pidana yang dimaksud dan menjatuhkan tuntutan 8 tahun penjara dikurangi masa tahanan saat dilakukan pemeriksaan dan kurungan dengan denda 2 ratus juta rupiah subsider 2 tahun kurungan.

Sebelumnya para terdakwa TU beserta ketiga rekannya didakwa dengan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 7 ayat (2) UU TPPO jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di mana sebagai korbannya adalah para penghuni panti rehabilitasi kecanduan narkoba yang dipekerjakan di lokasi pabrik pengolahan kelapa sawit, secara terus menerus tanpa di berikan imbalan atau upah dari pekerjaan yang dilakukan.

Atas tuntutan yang dibacakan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada Kuasa Hukum mereka untuk proses persidangan lebih lanjut.

Pembelaan atau pledoi terhadap para terdakwa akan dilaksanakan pada persidangan selanjutnya, pada Kamis 24 November 2022 mendatang.

Terpisah Kuasa Hukum terdakwa Mangapul Silalahi didampingi Poltak Sinaga mengatakan tuntutan yang disampaikan pihak JPU gila dan tidak masuk akal.

"Sejak awal kami berkeyakinan bahwa tidak ada niat para terdakwa ini melakukan apa yang dituduhkan dari dakwaan kumulatif JPU dalam tuntutannya hanya mendalilkan pasal 10 itu saja, ada perekrutan, eksploitasi, dan segala macam," ucap Mangapul Silalahi kepada awak media.

Kuasa hukum terdakwa juga menjelaskan dalam fakta persidangan terungkap bahwa tidak ada perekrutan di sana, justru atas dasar kemauan orang tua maupun terdakwa sendiri.

"Jaksa mendalilkan mereka dipekerjakan itu juga sebagai upaya bagian dari proses pemulihan dari kecanduan narkoba,  padahal kerja yang mereka lakukan merupakan salah satu cara untuk menjauhkan mereka dari kecanduan narkoba," jelas Mangapul Silalahi.

Mangapul Silalahi juga menegaskan bahwa peran dari lokasi rehabilitasi yang disebut kerangkeng besi ini sebenarnya mengambil alih fungsi negara, harusnya itu yang menjadi catatan.

"Di lokasi tersebut hal yang mereka lakukan sebagai bagian pemulihan, karena mereka juga para mantan narkotika yang mengetahui bagaimana proses pemulihan orang kecanduan narkotika/pengguna narkotika yang bahkan mengancam keselamatan keluarganya sehingga mereka menerapkan pola yang pernah mereka dapatkan sebelumnya. Maka saya mengatakan bahwa ini tuntutan yang gila dan tidak masuk akal,” pungkas Mangapul. (THT/LNO).