Bawaslu Bengkulu Investigasi Mobilisasi Sekolah Ikut Jalan Santai Golkar oleh Disdikbud

Bengkulu - Dugaan mobilisasi seluruh Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk mengikuti jalan santai HUT Partai Golkar ke 58 di Provinsi Bengkulu, pada Minggu (16/10/2022) menjadi sorotan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyepakati melalui mekanisme pleno untuk melakukan investigasi dan meminta klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait beredarnya surat instruksi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tersebut.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah mengatakan, Bawaslu telah melakukan rapat pleno pada Sabtu, 15 Oktober 2022, hasilnya Bawaslu melakukan investigasi. Hal ini sebagai upaya menjalankan salah satu kewenangan pengawasan netralitas ASN selama tahapan Pemilu Tahun 2024 berjalan, sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf d jo. Pasal 93 huruf f UU Pemilu.

Dari hasil investigasi dimaksud, akan dilakukan kajian apakah terdapat unsur dugaan pelanggaran Pemilu atau tidak, bahkan apakah memenuhi unsur terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

"Tugas Bawaslu, dalam ketentuan Pasal 93 huruf f UU Pemilu (7/2017): mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri)," terang Halid.

Hal yang sama juga disampaikan Anggota Bawaslu, Provinsi Bengkulu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Natijo Elem.

"Sesuai fungsi dan kewenangan Bawaslu kami telah mengkaji dan disepakati secara pleno oleh seluruh komisioner bahwa info itu ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang dimiliki Bawaslu," ujar Natijo Elem.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Luncurkan SPMB Jatim 2026: Pastikan Transparan, Akuntabel dan Berkeadilan

Kewenangan Bawaslu, lanjut Natijo, selain menegakkan hukum Pemilu juga memiliki kewenangan yang diatur Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni selain menegakkan peraturan dan perundangan Pemilu Bawaslu juga berwenang menegakkan aturan perundangan lainnya termasuk UU yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pada kasus ini ada dugaan keterlibatan ASN yang menginstruksikan seluruh sekolah di Kota Bengkulu untuk menyiapkan 100 orang mengikuti jalan santai HUT Partai Golkar berseragam warna kuning," lanjutnya.

Bawaslu, telah mengambil langkah konkrit pertama, sudah menggelar pleno dan menyepakati info itu akan ditindaklanjuti dengan cara melakukan investigasi dan meminta klrafikasi sejumlah pihak.

"Kami sudah melayangkan surat untuk meminta klarifikasi pada pihak terkait yang berperan mengeluarkan surat edaran itu. Mengenai hasilnya kita lihat seperti apa klarifikasi dan investigasi," tutup Natijo.