2,5 Tahun Ambruk Akibat Banjir Bandang, Jembatan Lubuk Napa Mulai Dibangun Kembali

Padang Pariaman, Sumatera Barat  - Tak pernah tersentuh pembangunan sejak banjir bandang hampir tiga tahun yang lalu, Jembatan Lubuk Napa, di Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, mulai dibangun. Pembangunan telah ditinjau oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur didampingi Kadis PMD Hendri Satria, pada Selasa (7/6/2022) sore, pelaksanaan pembangunan jembatan Lubuak Napa Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago,  telah dimulai pekerjaan sejak seminggu lalu.

Jembatan Lubuak Napa menjadi sangat strategis, karena menghubungkan tiga Kecamatan di daerah itu. Yakni Kecamatan Padang Sago, VII Koto dan Patamuan. Sehingga, jembatan itu merupakan akses penting warga, baik untuk ekonomi, sosial dan agama maupun pendidikan.

Sesuai dengan perjanjian kontrak, pengerjaan jembatan akan menghabiskan waktu selama 180 hari kalender atau 6 bulan. Dengan demikian, jembatan Lubuak Napa sudah bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat pada bulan Desember 2022 mendatang.

"Sekarang, kita alokasikan dana pembangunan jembatan ini dari APBD Padang Pariaman tahun 2022 senilai Rp  6,2 Miliar lebih. Insya Allah awal Desember mendatang, sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat" kata Bupati Suhatri Bur, saat meninjau pelaksanaan pembangunan.

Suhatri Bur yang juga didampingi Sekretaris Dinas PUPR Padang Pariaman Fauzil Irawadi dan Kabid Bina Marga Adek menyampaikan, bahwa sebelumnya Pemkab  Padang Pariaman sudah memperjuangkan pembangunan kembali jembatan tersebut ke Pemerintah Pusat, dengan pagu anggaran sekitar Rp  35 miliar.

Namun katanya, permohonan bantuan perbaikan menggunakan dana Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu terkendala administrasi. Yaitu kerusakan jembatan akibat bencana tidak terdata di Pusat Pengendalian Operasi Bencana di Provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta kejadiannya sudah lebih dari 2,5 tahun. Sehingga, permohonan tersebut tidak dapat direalisasikan.

Baca Juga

KPK Beri Respons Terkait Gubernur Kaltim Pakai Mobil Dinas Seharga Rp 8,5 Miliar

"Karena itulah, kita berkoordinasi dengan DPRD Padang Pariaman. Karena untuk memperbaiki jembatan tersebut, harus dengan APBD Padang Pariaman," ungkapnya lagi.

Dia menegaskan, bahwa hal ini dilakukan Pemkab  Padang Pariaman, karena tidak ingin lagi ada warga atau siswa yang jatuh saat melintasi jembatan darurat dengan lebar sekitar 80 sampai 100 centimeter itu. Jembatan darurat tersebut adalah swadaya dan inisiatif dari masyarakat, agar mereka bisa melintasi bagian jembatan yang rusak.