Pemerintah Pusat Siapkan Rp1 Triliun, Revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu

Bengkulu, tvOnenews.com - Anggaran Rp1 Triliun guna mendukung revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu akan dikucurkan Pemerintah Pusat. Pelabuhan Pulau Baai menjadi salah satu gerbang masuk jalur ekspor impor dari Provinsi Bengkulu.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, tengah menyiapkan regulasi dan aspek teknis bersama PT Pelindo Bengkulu, KSOP Bengkulu, serta Forkopimda Provinsi Bengkulu. Helmi menekankan bahwa sebelum tahap pertama revitalisasi dimulai pada 2025, seluruh aspek legal, ekonomi, dan infrastruktur pendukung harus dipastikan siap.

"Ketika informasi ini kami sampaikan ke Presiden RI Prabowo, Pelindo pusat langsung mengambil alih dan menyiapkan sekitar Rp1 triliun," ujar Helmi usai memimpin ekspose PT Pelindo Jakarta mengenai rencana revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai di Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (18/3/2025).

Dalam rapat lanjutan dengan Forkopimda dan semua stakeholder menambahkan bahwa seluruh unsur yang terlibat telah menyatakan kesiapan mendukung proyek ini. Menurutnya, revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai akan membawa dampak besar bagi perekonomian daerah.

"Kedepan, hasil bumi Bengkulu tidak lagi harus diekspor melalui provinsi lain, bahkan komoditas dari Sumatera Selatan dan wilayah Sumbagsel bisa menggunakan Pelabuhan Pulau Baai sebagai pintu ekspor-impor," tambahnya.

Sementara itu, General Manager Pelindo Regional II Bengkulu, S. Joko, mengutarakan dukungan dari Pemprov Bengkulu dan berbagai pihak menjadi dorongan bagi Pelindo dalam mengelola pelabuhan dengan lebih baik.

"Terkait dimulainya revitalisasi dan pengerukan alur, kami masih menunggu regulasi yang sedang disiapkan. Saat ini, dukungan dalam aspek legal, ekonomi, dan infrastruktur pendukung menjadi prioritas," ungkapnya.

Diketahui, Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu mengalami pendangkalan sejak 2018 berdampak pada kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. 

Pelabuhan Pulau Baai merupakan jalur utama distribusi dan ekspor di Provinsi Bengkulu, tengah menghadapi krisis pendangkalan yang semakin parah sejak 2018. Dampaknya sangat serius, mengganggu distribusi kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak dan beras, hingga menyebabkan penurunan tajam kapasitas ekspor. 

Alur pelabuhan yang sebelumnya memiliki kedalaman 7–11,5 meter, kini hanya tersisa 1,5 meter. Bahkan sebagian kolam breakwater sudah berubah menjadi daratan pasir.

Selain itu, ekspor batu bara yang sebelumnya mencapai 10 juta ton per tahun kini hanya mampu mengirimkan 3 juta ton. Bahkan, pengangkutan harus menggunakan tongkang untuk memindahkan barang ke kapal besar di tengah laut. Selain itu, komoditas ekspor lainnya, seperti cangkang sawit, hasil laut, dan rumput laut, juga ikut terdampak. (rgo/nof)