Ratusan Petani Geruduk Kantor DPRD Lampung, Buntut Konflik Agraria di Lahan Pertanian

Bandar Lampung, tvOnenews.com - Ratusan petani di Lampung berdemo di Kantor DPRD Lampung, Rabu (10/1/2024).

Mereka adalah petani dari daerah konflik agraria di Lampung Timur dan Lampung Selatan.

Petani dari Lampung Timur, adalah penggarap lahan Register 38 Gunung Balak.

Lahan petani penggarap Register 38 Gunung Balak, seluas 401 hektare yang lokasinya ada di Desa Wana, Lampung Timur, tiba-tiba diterbitkan sertifikat tanah atas nama orang lain pada tahun 2021. Petani menduga ada aktivitas mafia tanah atas proses penerbitan Sertifikat Hak Miliki (SHM) di lahan register itu.

Sedangkan petani dari Lampung Selatan, adalah penggarap lahan Pemprov Lampung yang sejak tahun 2022, harus membayar sewa atas penggunaan lahan itu. Kebijakan sewa itu kemudian diprotes petani karena dinilai memberatkan dengan nilai Rp 3 juta per hektare per tahun.

Pendamping petani dalam demo tersebut, Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jawardi  menyampaikan terdapat lima tuntutan petani atas permasalahan mereka.

Baca Juga

Polda Lampung Pastikan Situasi Mudik Lebaran Berjalan Kondusif 

Pertama, negara harus segera mewujudkan reforma agraria.

“Kedua, Pemprov Lampung untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Lampung, khususnya di Lampung Selatan dan Lampung Timur," kata dia.

Ketiga, menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat.

Keempat, menghentikan intimidasi kepada rakyat yang berhadapan dengan konflik agraria.

“Dan kelima, mengusut tuntas persoalan mafia tanah di Lampung," tutupnya. (puj/nof)