Karimun, tvOnenews.com – Dalam rangka Pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, telah menyerahkan 2.035 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Karimun. Acara ini berlangsung di Coastal Area Karimun pada Rabu (30/08/2023).
Sertifikat-sertifikat yang diberikan mencakup 1.275 sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 370 sertifikat untuk masyarakat pesisir, dan 390 sertifikat hasil dari Redistribusi Tanah di seluruh Provinsi Kepulauan Riau.
Tindakan ini juga melibatkan pemberian sertifikat kepada masyarakat yang tinggal di atas air dan wilayah pesisir. Langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar warga yang bermukim di daerah-daerah tersebut mendapatkan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanahnya, sebagai bentuk kehadiran negara untuk warga.
Hadi Tjahjanto mengungkapkan, "Melalui langkah ini, masyarakat kini memiliki kepastian hukum terhadap tanah mereka. Ini menunjukkan komitmen negara dalam menyelesaikan masalah kepemilikan tanah masyarakat."
Lebih lanjut, Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa sertifikat ini akan membantu mengurangi potensi sengketa atau konflik terkait tanah serta menghapus ketidakjelasan batas lahan. Ia memberi pesan kepada masyarakat agar menjaga sertifikat dengan baik.
Dalam konteks ini, Hadi Tjahjanto menekankan, "Jika ada upaya oleh pihak-pihak dengan motif apapun, termasuk mafia tanah yang ingin melakukan penipuan, tidak ragu untuk melaporkan. Kami siap mengatasi mafia tanah!"
"Tata letak lahan harus dijaga dan ditandai dengan jelas, koordinasi dengan tetangga harus sesuai dengan informasi pada sertifikat. Ini akan membantu dalam penanganan masalah di masa depan terkait batas lahan," tambah Menteri ATR/Kepala BPN.
Load more