Vonis Bebas Terdakwa Kurir Sabu 16 Kg di PN Kisaran, Jaksa Diduga Tidak Cermat Dudukan Perkara

Medan, tvOnenews.com - Vonis bebas bagi terdakwa kurir sabu seberat 16 kilogram, IS alias Kecap, oleh Pengadilan Negeri (PN) Kisaran pada Jumat, (4/8/2023), telah menjadi sorotan terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan dalam memutuskan perkara tersebut. Selama jalannya proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak berhasil menyajikan bukti yang mengaitkan terdakwa IS sebagai pemilik sabu 16 kg, sesuai dengan Pasal 114 Ayat 2, 112 Ayat 2, dan subsider 132 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang berpotensi menghadirkan hukuman mati.

Menurut Andry SH, kuasa hukum terdakwa, pihak jaksa seharusnya tidak menerima pengajuan kasus yang menimpa kliennya. Sebagai contoh, dalam persidangan, majelis hakim meminta saksi tambahan dari Polairud Polda Sumut untuk menghadirkan bukti bahwa sabu 16 kg ditemukan di dalam sampan yang telah ditinggalkan. Namun, jaksa gagal memenuhi permintaan tersebut.

"Andaikan saksi-saksi tersebut diperiksa atau dihadirkan dalam perkara ini," ungkap Andry SH saat diwawancarai tvOvenews.com pada Kamis siang, (10/8/2023).

Sementara itu, dalam pengadilan pertama, saksi dari Polairud yang dipanggil oleh JPU dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk dua terdakwa lain, S N dan A Z (BAP terpisah), memberikan keterangan yang berbeda dengan kesaksian yang diberikan selama persidangan. Saksi-saksi ini secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengidentifikasi pelaku yang sebenarnya di atas kapal dengan jelas, karena para pelaku sudah melarikan diri. Mereka hanya mampu mengingat warna pakaian para pelaku.

"Kami kemudian sebagai kuasa hukum menanyakan keyakinan saksi-saksi ini terhadap terdakwa. Mereka hanya bisa menjawab berdasarkan keterangan dan foto closeup dari informan, yang menunjukkan terdakwa NS dan AZ," jelas Andry.

Lebih lanjut, Andry menegaskan bahwa saksi dari kepolisian juga menyatakan bahwa terdakwa adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus narkotika. Namun, setelah ditanyakan mengenai status DPO kepada saksi dari kepolisian, ternyata tidak ada status DPO bagi klien mereka.

"Anda bisa melihat bahwa ada banyak inkonsistensi dalam pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan maupun saat persidangan," tambah Andry.

Ketika sidang pembacaan putusan digelar, JPU juga tidak berhasil memanggil saksi-saksi yang dapat membuktikan keterlibatan IS dan saksi dari kepolisian yang memeriksa NS dan AS. Di samping itu, barang bukti yang ditemukan hanya berupa sebuah sampan, dan tidak ada bukti yang menghubungkan sampan tersebut dengan terdakwa.