Terdakwa Hendrik Panggabean Dituntut 1 Tahun Penjara oleh JPU Kejari Dumai dalam Kasus Penempatan dan Pengiriman PMI Ilegal

Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh Restu Siregar untuk mengantarkan 7 (tujuh) orang calon PMI dengan mobil sewaan.

Restu Siregar memberikan nomor handphone Bambang (DPO) kepada terdakwa untuk memastikan penjemputan 7 (tujuh) orang calon PMI tersebut. Setelah menghubungi Bambang, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa menjemput 7 (tujuh) orang calon PMI di sebuah rumah di Jl. Kusuma, Gang Kopi Kota Dumai menggunakan 1 unit mobil merk Luxio BM 1362 RI berwarna hijau.

Di lokasi penjemputan, terdakwa bertemu dengan Bambang yang menginformasikan bahwa lokasi pengantaran adalah PT Akasia di Daerah Bukit Krikil. Bambang memberikan nomor handphone Apis kepada terdakwa untuk dihubungi. Namun, saat terdakwa mencoba menghubungi Apis, tidak dapat dihubungi. Terdakwa kemudian menghubungi Bambang dan diminta untuk terus menghubunginya.

Namun, sekitar 10 menit kemudian, terdakwa bertemu dengan seseorang di pinggir jalan yang memberikan kode menggunakan sinar senter dan mengatakan agar terus melanjutkan perjalanan. Terdakwa mengikuti instruksi tersebut, tetapi kemudian beberapa petugas Bea Cukai Dumai menghentikan kendaraan terdakwa. Ketika ditanya tentang tujuannya bersama 7 (tujuh) orang penumpang lainnya, jawaban mereka tidak konsisten. Akibatnya, terdakwa dan 7 orang calon PMI tersebut dibawa ke Kantor Bea Cukai Dumai untuk penyelidikan lebih lanjut, dan kemudian diserahkan ke Polres Dumai karena calon PMI tersebut tidak memiliki dokumen/persyaratan yang sah.

Terdakwa mengaku bahwa tujuan membawa 7 orang calon PMI tersebut adalah atas permintaan Restu Siregar dengan imbalan sekitar Rp150 ribu.

Para calon PMI tersebut tidak melalui proses keberangkatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, dan terdakwa melakukan penempatan calon PMI tanpa izin serta tidak mendapatkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan Indonesia.

Tindakan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

(dep/fna)