Tangis Karmini Pecah Saat Hakim Kabulkan Tuntutan Terkait Sertifikat Rumah Digadaikan Mantunya

Palembang, tvOnenews.com - Akibat gagal membantu meluluskan test kesehatan untuk masuk polisi, oknum perawat RS Bhayangkara Palembang, Sulistiono (tergugat II) didesak mengembalikan uang oleh, M Rizal (tergugat I) hingga menjaminkan sertifikat mertuanya, Karmini (Penggugat) ke M Rizal (tergugat I) berujung ke persidangan.

Dalam sidang gugatan perdata kembali di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang dengan agenda pembacaan putusan Rabu (30/5/23) 

Dalam amar putusan, Majelis hakim Paul Marpaung SH MH menyatakan, mengadili mengabulkan gugatan pihak penggugat sebagian dengan maksud membatalkan akte jual beli dan menghukum tergugat untuk mengembalikan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang terletak terletak di Jalan R Sukamto Lorong Masjid RT 005/RW003 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ke kepada Para Penggugat. 

Usai sidang kuasa hukum penggugat, Novel Suwa SH MH, mengatakan, bahwa gugatannya dikabulkan sebagian. 

Jadi sertifikat itu harus dikembalikan dengan ibu Karmini, karena di 1320 itu jelas perjanjian itu karena ada paksaan, karena beliau anaknya tidak masuk polisi. 

"Jadi diambilah sertifikat ibu ini menjadi jaminan. Ibu ini seorang pedagang pempek, anaknya tukang ojek semua, boleh lihat rumahnya. Ibu ini sangat bersyukur atas putusan hakim yang berpihak kepada ibu ini," kata Novel

Ia juga menegaskan untuk yang separuh tidak dikabulkan, masalah perjanjian, akta jual belinya juga dibatalkan. 

"Jadi akta jual belinya dibatalkan, pengikatan jual belinya dibatalkan," cetusnya 

Novel melanjutkan, kasus ini bergulir dari tahun 2001 dan kronologisnya ibu Karmini punya mantu yang dulunya bekerja di RS Bhayangkara Palembang. Dia menjadikan anak tergugat masuk polisi. 

Seiring tahapan kemungkinan uangnya habis, anaknya tidak lulus. Nah anaknya tidak lulus meminta jaminan, kemudian ditahun 2022 mencuri lahan sertifikat ibu Karmini. Karena dia sudah ditahan di Polsek, kata tergugat 1 kalau tidak mengembalikan uangnya, harus ada jaminan. Sertifikat itu jadi jaminan, ternyata tahun kemaren, sertifikat itu sudah menjadi milik penggugat, dibalik namakan, akhirnya dibatalkan Majelis Hakim. 

"Karena pertimbangan Majelis Hakim, perjanjian itu batal, karena ada yang bersertifikat, karena sertifikat itu menjadi jaminan, kenapa menjadi hak milik. Notarisnya tidak pernah terbit di persidangan ini," tukas Novel