Pemprov DKI Ajukan Banding Soal UMP 2022, Wagub DKI: Untuk Kepentingan Bersama

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa keputusan mengajukan banding soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022, adalah untuk kepentingan bersama.

"Keputusannya harus bisa baik untuk semua, bukan kepentingan Pemprov DKI, pengusaha tapi juga kepentingan semua," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Meski begitu, Riza tidak membeberkan bukti baru untuk memperkuat upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) itu terkait pembatalan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 soal UMP DKI 2022 oleh lembaga peradilan itu.

"Itu kan ada aturan dan mekanisme, jadi banding tidak banding merupakan tahapan yang harus dilalui," ucapnya.

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah menjelaskan bahwa keputusan untuk mengajukan banding sudah melalui kajian. Yayan Yuhanah menambahkan kenaikan UMP diputuskan dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi. 

"Kami berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp4.641.852 sesuai Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan," imbuhnya.

Baca Juga

Soal UMP 2026, Anindya Bakrie Ingatkan Daya Saing: Upah Penting, Tapi Kompetitif Juga Wajib

Dalam putusannya PTUN DKI Jakarta Selasa (12/7) mewajibkan Gubernur DKI menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai UMP 2022 dengan besaran Rp4,5 juta.

Besaran upah ini berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta yakni unsur serikat pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021.(agr/chm)