Polemik UMP 2026, Pramono Anung Respons Demo Buruh dan Tegaskan Kenaikan Sudah Disepakati

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menanggapi rencana aksi unjuk rasa buruh yang akan menyuarakan aspirasi terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tetap membuka ruang penyampaian pendapat, namun memastikan bahwa penetapan UMP telah melalui proses panjang dan disepakati bersama.

Pramono menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghormati hak buruh untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi yang dipusatkan di Jakarta. Ia memastikan aparat dan jajaran Pemprov akan memberikan pelayanan terbaik selama kegiatan berlangsung.

“Memang akan ada demo, sebagian besar berasal dari daerah, tetapi demonya di Jakarta. Kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Senin (29/12).

UMP 2026 Sudah Lewat Proses Panjang

Pramono menegaskan, penetapan UMP Jakarta 2026 bukan keputusan sepihak pemerintah daerah. Pembahasan dilakukan melalui Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh, serta berlangsung dalam beberapa kali pertemuan.

Menurutnya, seluruh proses negosiasi berjalan transparan dan menghasilkan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, besaran UMP yang diumumkan telah mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dan kepentingan para pihak.

Baca Juga

LPDP Jakarta Tahap Awal Bakal Kirim 100 Mahasiswa ke Luar Negeri, Pramono Buka Kesempatan untuk Anak-Anak Betawi

“Kita sudah berkali-kali bernegosiasi di Dewan Pengupahan. Prosesnya transparan dan merupakan kesepakatan antara buruh dan pengusaha,” tegas Pramono.

Kenaikan UMP Jakarta Dinilai Tinggi

Dalam penetapan UMP 2026, Pemprov DKI Jakarta menggunakan indeks alfa sebesar 0,75. Dengan formula tersebut, UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876, atau naik sekitar 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pramono menilai kenaikan tersebut termasuk cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain, sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

“Kita menggunakan alfa 0,75, sehingga UMP Jakarta sekarang Rp5,7 juta lebih,” ujarnya.

Insentif Tambahan bagi Buruh Jakarta

Selain UMP, Pramono juga menyoroti berbagai bentuk insentif yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada para pekerja. Insentif tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup buruh di ibu kota.

Beberapa insentif yang diberikan antara lain:

• Fasilitas transportasi

• Perlindungan BPJS Kesehatan

• Layanan air bersih melalui PAM Jaya