Transformasi Pengawasan Pajak Nasional: Peran Bukper Serta MAP dan APA Dalam Kepastian Hukum

tvOnenews.com - Dinamika pengawasan perpajakan nasional menunjukkan pergeseran, Bukti Permulaan (Bukper) kini semakin menguat sebagai instrumen dalam penegakan hukum pajak. sementara Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Advance Pricing Agreement (APA) sebagai mekanisme strategis dalam pengelolaan risiko perpajakan lintas negara. Oleh karena itu, Ideatax mengadakan forum dialog bertajuk “Ramadhan Iftar: Memahami Perubahan Regulasi dan Outlook Perpajakan 2026” di The Westin Jakarta. 

Acara ini menjadi wadah yang mempertemukan pelaku usaha dari berbagai sektor industri dalam satu ruang dialog strategis untuk memperdalam pemahaman mengenai Bukper dan konsekuensi hukumnya, sekaligus mengulas peran MAP dan APA sebagai instrumen strategis dalam membangun kepastian hukum dan stabilitas usaha lintas negara.

Bukti Permulaan (Bukper): Perspektif Strategis bagi Wajib Pajak dalam Era Pengawasan Digital

Dalam sesi penyampaian materi Bukti Permulaan (Bukper): Perspektif Strategis bagi Wajib Pajak dalam Era Pengawasan Digital yang disampaikan oleh Jovita Budianto selaku Partner Ideatax, disampaikan alur pengawasan perpajakan kini tidak lagi berhenti pada Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK dapat berkembang menjadi pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper), baik melalui tahapan
pemeriksaan pajak maupun tanpa melalui pemeriksaan konvensional terlebih dahulu. Ketika terdapat indikasi tindak pidana perpajakan, otoritas pajak memiliki kewenangan untuk mengusulkan Bukper sebagai langkah penegakan hukum.

Peran Account Representative (AR) juga kini tidak lagi terbatas pada fungsi penyuluhan, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan dan pemeriksaan. Pelantikan AR sebagai pejabat fungsional memperluas kapasitas pengawasan, yang diperkuat dengan integrasi data lintas sektor, termasuk melalui mekanisme joint audit dengan Bea Cukai, sehingga meningkatkan potensi terdeteksinya indikasi pelanggaran perpajakan.

“Sekarang, kantor pajak dapat info kepatuhan pajak dari joint audit. Joint audit sekarang dengan bea cukai juga. Dengan joint audit djp dan bea cukai dapat meningkatkan potensi Bukper,” ujar Jovita Budianto (26/2/2026).

Baca Juga

Menaker Yassierli: THR 2026 Tetap Kena Potongan PPh 21, Usulan Bebas Pajak Masih Dikaji

Sumber :

• Istimewa

Optimalisasi Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Advance Pricing Agreement (APA)