BP Tapera, Bank bjb dan Pemprov Jabar Barat Dorong Kepemilikan Rumah untuk ASN, P3K dan Pekerja Swasta di Jawa Barat

"Kami memang menyarankan ke kabupaten, karena di kota itu rumah subsidi sulit ditemukan karena harga tanahnya mahal. Di Jawa sendiri harga rumah subsidi maksimal Rp166 juta. Jadi pengembang pasti cari tanah di pinggiran kota, tapi tetap terjangkau, paling sekitar sejam perjalanan dari pusat kota," jelas Berdi.

Sementara itu, Project Head Akselerasi FLPP Bank BJB, Indra Prayoga, menyebut pihaknya mendapat mandat khusus dari Direktur Utama bank bjb untuk percepatan dalam penyaluran KPR Sejahtera FLPP di Provinsi Jawa Barat

"Pak Maruara Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat pertemuan di Gedung Pakuan meminta fokus ekspansi FLPP di Jawa Barat. Kepala daerah pun sepakat memprioritaskan P3K dan ASN karena banyak dari mereka yang belum memiliki rumah," ujar Indra.

Ia menyebut, bank bjb menjadi salah satu penyalur utama KPR Sejahtera FLPP karena sebagian besar P3K dan ASN di Jawa Barat menggunakan bank bjb sebagai payroll. Skema ini memudahkan proses verifikasi dan penyaluran, sekaligus meningkatkan kelancaran pembayaran cicilan.
"Kemarin kita mendapatkan tambahan kuota dari BP Tapera menjadi 10.000 unit untuk bank bjb, naik dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya 4.970 unit," katanya.

Namun, Indra tidak menutup kemungkinan pekerja swasta juga bisa mengakses program ini, selama memenuhi persyaratan penghasilan dan prosedur yang berlaku. Ia juga menegaskan pentingnya verifikasi calon debitur, terutama dari kalangan swasta, untuk memastikan kelayakan kredit dan meminimalisir risiko tunggakan.

"Prosedur bank tetap dijalankan ketat. Kita juga kerja sama dengan pengembang. Biasanya ada program tambahan, seperti hadiah peralatan rumah tangga, tergantung inisiasi dari developer," jelas Indra.(chm)