BP Tapera, Bank bjb dan Pemprov Jabar Barat Dorong Kepemilikan Rumah untuk ASN, P3K dan Pekerja Swasta di Jawa Barat

tvOnenews.com - Upaya meningkatkan kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus dilakukan di Jawa Barat. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar di Aula Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana, Rabu (2/7).

Kegiatan itu merupakan hasil sinergi antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), bank bjb, dan Pemkot Bandung. Fokus utama sosialisasi adalah mendorong penyerapan pembiayaan rumah subsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta pekerja swasta di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Sejumlah pejabat hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Asisten Administrasi Umum Kota Bandung, Kepala BKPSDM Kota Bandung, jajaran bank bjb wilayah Bandung Raya, serta perwakilan dari pengembang perumahan subsidi yang telah bekerjasama dengan bank bjb. Selain itu, turut hadir perwakilan dari 25 perusahaan swasta di Kota Bandung, serta lebih dari 600 peserta yang mengikuti kegiatan secara daring.

Asisten Manajer Pembiayaan BP Tapera, Berdi Dwijayanto, menjelaskan bahwa program KPR Sejahtera FLPP di Jawa Barat menunjukkan tren positif. Hingga 30 Juni 2025, tercatat sebanyak 28.548 unit rumah telah tersalurkan di provinsi ini.

"Kalau targetnya itu secara nasional sebelumnya 220.000 unit, tapi sudah diusulkan oleh pusat menjadi 350.000 unit. Mungkin kendalanya masih banyak informasi yang belum tersampaikan tentang FLPP ini, makanya kita menggandeng bank bjb dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memaksimalkan kegiatan seperti ini," ujar Berdi.

Ia juga menyampaikan, BP Tapera bersama bank bjb tengah melakukan roadshow ke berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat guna memperluas sosialisasi program tersebut. 

"Minggu ini kita keliling bareng bank bjb. Kemarin, dari penandatanganan MoU antara Pemprov Jabar, BP Tapera, dan BANK BJB, disepakati target penyaluran sebesar 10.000 unit rumah. Peruntukannya untuk pegawai pemerintah/ASN, tenaga P3K, dan pekerja swasta di provinsi Jawa Barat serta masyarakat berpenghasilan rendah,"tambahnya.

Menurut Berdi, untuk ASN yang ingin mengakses program ini, terdapat batasan penghasilan maksimal Rp8,5 juta bagi yang masih lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah. Sementara untuk pekerja swasta, batasan penghasilan mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) dan tetap bisa mengakses rumah subsidi, meskipun umumnya lokasi rumah berada di pinggiran kota.

"Kami memang menyarankan ke kabupaten, karena di kota itu rumah subsidi sulit ditemukan karena harga tanahnya mahal. Di Jawa sendiri harga rumah subsidi maksimal Rp166 juta. Jadi pengembang pasti cari tanah di pinggiran kota, tapi tetap terjangkau, paling sekitar sejam perjalanan dari pusat kota," jelas Berdi.

Sementara itu, Project Head Akselerasi FLPP Bank BJB, Indra Prayoga, menyebut pihaknya mendapat mandat khusus dari Direktur Utama bank bjb untuk percepatan dalam penyaluran KPR Sejahtera FLPP di Provinsi Jawa Barat

"Pak Maruara Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat pertemuan di Gedung Pakuan meminta fokus ekspansi FLPP di Jawa Barat. Kepala daerah pun sepakat memprioritaskan P3K dan ASN karena banyak dari mereka yang belum memiliki rumah," ujar Indra.

Ia menyebut, bank bjb menjadi salah satu penyalur utama KPR Sejahtera FLPP karena sebagian besar P3K dan ASN di Jawa Barat menggunakan bank bjb sebagai payroll. Skema ini memudahkan proses verifikasi dan penyaluran, sekaligus meningkatkan kelancaran pembayaran cicilan.
"Kemarin kita mendapatkan tambahan kuota dari BP Tapera menjadi 10.000 unit untuk bank bjb, naik dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya 4.970 unit," katanya.

Namun, Indra tidak menutup kemungkinan pekerja swasta juga bisa mengakses program ini, selama memenuhi persyaratan penghasilan dan prosedur yang berlaku. Ia juga menegaskan pentingnya verifikasi calon debitur, terutama dari kalangan swasta, untuk memastikan kelayakan kredit dan meminimalisir risiko tunggakan.

"Prosedur bank tetap dijalankan ketat. Kita juga kerja sama dengan pengembang. Biasanya ada program tambahan, seperti hadiah peralatan rumah tangga, tergantung inisiasi dari developer," jelas Indra.(chm)