Secara umum, lanjut Andre, pola operasi kapal tol laut telah dikerjasamakan dengan pihak perusahaan BUMN dimana ada 3 perusahaan, dan pihak swasta ada 6 perusahaan. Skema penugasan yang dipercayakan kepada BUMN itu diantaranya dipengang oleh PT Pelni, PT Djakarta Lloyd, dan juga ASDP. Sedang untuk swasta karena memang jumlah tidak bertambah masih tetap
“Secara umum 90 persen kapal negara dibawah Kementerian Perhubungan, dan sisanya adalah kapal operator itu sendiri, seperti Pelni menggunakan kapal KM Logistik Nusantara miliknya sendiri,” terangnya.
Menambahkan, Capt Pujo Kurnianto, Kepala Subdit 3 Angkutan Barang dan Tol Laut Direktorat Lalu Lintas Laut Ditjen Perhubungan Laut menjelaskan bahwa, secara keseluruhan diakui masih ada kekurangan tol laut itu untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat khususnya Maluku baik kekurangan armada kapal dan kekurangan kontainer.
Secara keseluruhan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan tol laut dengan melakukan perubahan guna mengatasi itu, yang salah satunya dengan pola hub dan spoke agar tetap dapat melayani ditengah keterbatasan.
“Jadi kita titip container di kapal-kapal kontainer komerial seperti, Meratus, Temas yang dibawa ke daerah yang kemudian penyebaranya dilakukan kapal-kapal tol laut. Skema itu yang sekarang kita galakkan untuk mengatasi kendala di tol laut,” jelasnya.
Ada beberapa pola lagi yang mungkin kita laksanakan, lanjut Pujo, yang intinya kita berharap bahwa pelayanan tol laut di daerah 3TP tetap maksimal, dan frekuensi kedatangan kapal dan juga semakin meningkat. Sehingga, kebutuhan barang pokok dan penting di daerah 3 TP semua bisa terjamin dan tercukupi.
“Kebutuhan di daerah 3TP semakin tinggi, meski ketersediaan kontainer yang ada berjumlah seribuan lebih untuk seluruh daerah. Itu yang harus kita siasati bagaimana tetap bisa melayani saudara-saudara yang ada di 3TP,” imbuhnya.
Load more