Presiden Jokowi Tegur Kepala Daerah se-Indonesia Dana Rp278 Triliun APBD Parkir di Bank Indonesia
- tim tvone - zainal ashari
Surabaya, Jawa Timur - Pemerintah menyiapkan berbagai upaya antisipasi lonjakan harga menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Upaya tersebut difokuskan pada ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta dukungan ketersediaan infrastruktur. Diantaranya yakni mendorong pemerintah daerah menggunakan dana daerah, terutama untuk logistik serta memperluas kerja sama antar-daerah untuk mengurangi selisih harga dan mendistribusikan pasokan.
Presiden Joko Widodo mengkritik para kepala daerah yang belum optimal membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang akhir tahun. Padahal, Presiden sudah berulang kali mengingatkan supaya APBD dibelanjakan dari awal tahun.
Pernyataan tegas itu disampaikan Jokowi, pagi hari ini, Rabu (30/11), dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022, yang berlangsung di Jakarta, yang diikuti secara teleconfrence daring oleh seluruh pejabat Bank Indonesia dan pejabat pemerintahan di jawa Timur di Lantai 5 Gedung Bank Indonesia, Jalan Pahlawan Surabaya .
Dalam kesempatan tersebut Presiden terus mendorong kepala daerah dan pejabat pengambil kebijakan fiskal di daerah, untuk segera membelanjakan anggarannya di daerah, sehingga bisa mendorong sirkulasi perputaran uang di masyarakat.
Berdasarkan data yang dipegang Kepala Negara, APBD yang terparkir di bank masih sangat banyak, mencapai Rp278 triliun. Kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, jumlah APBD yang tersimpan di bank sekitar Rp220 triliun.
“Mumpung ada gubernur, bupati, walikota, ini saya ingatkan. Kita ini mencari uang dari luar agar masuk, terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tapi, kenapa uang kita sendiri yang ditransfer ke daerah-daerah justru tidak dipakai? Dana Rp278 triliun itu sangat besar. Kalau dana tersebut dibelanjakan, maka akan menumbuhkan perekonomian di daerah, terlebih saat ini situasi perekonomian global sedang tertekan,” ucapnya.
Karena dana yang parkir masih terlalu banyak, Presiden memerintahkan Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri memeriksa tiap kepala daerah, dan segera mencari solusinya.
“Saya sudah perintahkan Mendagri, tolong ini cek satu per satu, ada persoalan apa?” kata Presiden.
Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan realisasi belanja Pemerintah Pusat baru mencapai 76 persen, sedangkan belanja daerah baru sekitar 62 persen.
Load more