Anggota Komisi A DPRD Surabaya Dampingi Anak-anak Eks Dolly yang Tak Punya Data Kependudukan

Surabaya, Jawa Timur - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i menemukan fakta miris yang dialami enam orang anak penghuni Panti Asuhan Bilyatimi di kawasan eks lokalisasai Dolly Jalan Dukuh Kupang XX Nomor 40.

Dalam kunjungannya tersebut, Imam mendapat aduan bahwa enam orang anak ini belum memiliki data administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu keluarga (KK).

"Saya terkejut mengetahui hal ini. Teryata penutupan lokalisasi Dolly pada 2014 lalu masih menyisakan persoalan," ungkap Imam pada Rabu (12/10/2022) dilansir dari ANTARA.

"Karena ini Surabaya, harusnya tidak boleh ada yang tidak punya adminduk (administrasi kependudukan). Karena kalau anak itu tidak punya NIK (nomer induk kependudukan), akta kelahiran, maka nanti anak itu tidak bisa sekolah. Terus pemerintah juga tidak bisa mengintervensi bantuan sosial," jelasnya. 

Sementara itu Pengasuh Panti Asuhan Bilyatimi Nur Fadilah menjelaskan bahwa dirinya sudah berupaya menguruskan administrasi kependudukan untuk anak-anak tersebut. Namun dia menemukan jalan buntu setelah dioper sana sini dari dinas satu ke dinas lainnya, bahkan ke Polrestabes Surabaya. 

"Sudah kami lakukan koordinasi dengan kelurahan, tapi dilimpahkan ke Dinsos. Lalu dari Dinsos, kami diarahkan ke Polrestabes. Kemudian setelah di sana, kami di BAP. Lalu malah dilimpahkan ke Dinsos lagi, sampai sekarang belum ada keterangan dalam mengurus administrasi anak-anak ini. Untuk ini sudah 2 tahun berjalan," jelasnya.

Baca Juga

Rayakan Hari Kartini dan HUT ke-63, TASPEN Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitas Belajar bagi Ratusan Anak Panti Asuhan

Secara status memang mayoritas dari tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

"Ada yang masih punya orang tua, tapi orang tuanya dipenjara, terus ibunya sendiri juga bingung ngasih makan," tuturnya.

Namun karena anak-anak tersebut tidak memiliki adminduk, hingga kini mereka kesulitan program bantuan dari pemerintah, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan sosial lainnya. 

Praktis mereka juga kesulitan untuk mengakses bangku sekolah. "Kami berharap pengurusan administrasi kependudukan atau surat-surat pentingnya itu dipermudah, supaya kami sebagai pengasuh bisa gampang membawa ke puskesmas atau ke rumah sakit," harapnya.

Merespons kabar tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya Arief Boediarto menjelaskan bahwa pihaknya sudah mendatangi dan bertemu langsung dengan pengurus yayasan panti asuhan.