Belasan Warga Pindah Menjadi Penghayat Kepercayaan Mayoritas Kejawen

Perubahan status tersebut sah menyusul putusan mahkamah Konstitusi (MK) nomor 97/puu-xiv/2016. mk menganulir pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (2) dalam undang-undang administrasi kependudukan yang sebelumnya membatasi pencatatan identitas bagi mereka yang tidak menganut enam agama resmi negara. (usi/far)