Atasi Kemacetan Mengkreng, Bupati Kediri, Jombang, dan Nganjuk Berkolaborasi Susun Rencana Pembangunan Flyover

Nganjuk, tvOnenews.com – Upaya mengurai kemacetan kronis di kawasan Simpang Tiga Mengkreng terus didorong. Tiga kepala daerah, yaitu Kediri, Jombang, dan Nganjuk, berkolaborasi mengusulkan pembangunan flyover sebagai solusi jangka panjang.

Dalam pertemuan koordinasi lintas daerah, para bupati menilai kemacetan di kawasan tersebut sudah semakin parah, terutama pada jam sibuk dan musim libur panjang. Antrean kendaraan kerap mengular hingga beberapa kilometer, berdampak pada distribusi logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Flyover menjadi solusi realistis untuk mengurai pertemuan arus kendaraan dari tiga arah sekaligus,” ujar Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Kediri, usai koordinasi lintas wilayah di Simpang Tiga Mengkreng, Rabu (8/4/2026) kemarin.

Selain mengusulkan pembangunan flyover, ketiganya juga meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Mengingat status jalan tersebut merupakan jalur nasional, kewenangan pembangunan berada di tingkat pusat.

Tak hanya itu, ketiga daerah juga siap memberikan dukungan, mulai dari pembebasan lahan hingga pengaturan lalu lintas selama proses pembangunan berlangsung.

Hal yang sama, Bupati Jombang Warsubi, juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Kediri. Namun, saat ini masih dilakukan diskusi secara intensif.

Baca Juga

Khofifah Dorong IKA UNAIR Lampung Berkontribusi Dukung Peningkatan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan

"Diskusi dulu kemudian mengajukan ke kementerian PU. Pembebasannya nanti kita belum tahu, kan ini masih tahap diskusi," ujar Warsubi.

"Pembebasan lahan nanti diserahkan pemerintah daerah dan provinsi atau pemerintah pusat. Nanti setelah semua proposal kita ajukan," ungkap Warsubi.

"Nantinya dalam waktu sepekan atau dua pekan, ini kita buat proposal ke PU. Kita berangkat bersama ke PU. Harapannya anggaran disokong penuh kementerian PU," harap Warsubi.

“Ini bukan hanya persoalan satu daerah, tapi kepentingan bersama. Karena itu kami sepakat menyusun proposal bersama agar penanganannya bisa menjadi prioritas nasional,” ungkap Warsubi.

Proposal yang tengah disusun tersebut mencakup kajian teknis, analisis dampak lalu lintas, hingga estimasi anggaran pembangunan.

Sementara itu, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengungkapkan bahwa ketiganya segera menggelar rapat yang melibatkan perwakilan Dinas PUPR, Dishub, dan Bappeda. Targetnya, minggu depan terbentuk proposal dan rekomendasi kebijakan.