100 Hari Kabinet Merah Putih, Puluhan Mahasiswa Demo di Depan Gedung DPRD Malang dengan Tujuh Tuntutan

Malang, tvOnenews.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dari Aliansi Gerakan Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat Malang Raya menggelar aksi demo menanggapi 100 hari kabinet Merah Putih yang dipimpin presiden Prabowo Subiyanto. Dalam aksinya, mereka menuntut tujuh poin terkait pengambilan kebijakan oleh pemerintah yang serampangan, Jumat (7/2/2025) sore.

Mereka menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kota Malang dengan tertib. Sebelum melakukan orasinya, puluhan mahasiswa ini melakukan aksinya dengan posisi tidur tengkurap di aspal jalan dan melakukan pembakaran ban bekas mobil di depan pintu masuk gedung DPRD sebelah selatan.

Koordinator aksi demo Mukafi Ahmad Arsya, mengatakan aksi demo ini hanya menyampaikan tujuh poin tuntutan kepada wakil rakyat yakni anggota DPRD Kota Malang.

"Ada tujuh poin tuntutan kami terkait 100 hari kabinet Merah Putih yang dipimpin presiden Prabowo Subiyanto, terkait pengambilan kebijakan oleh pemerintah yang serampangan," terang Mukafi, Jumat (7/2) petang.

Untuk 7 poin tuntutan yakni 

a.    Mendesak dan mengecam program transmigrasi yang berada di seluruh Indonesia. Dan perlu dipertimbangkan serta dihapuskan. Pemerintah wajib menarik seluruh perusahaan dan militerisne di Papua, karena Papua berhak menentukan nasibnya sendiri.
b.    Revisi RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan yang memperkeruh tumpang tindih hukum di masyarakat.
c.    Berikan kepastian tanah untuk eks Timor Timur serta mendesak Bank Pembangunan Jerman untuk segera menghentikan pendanaan transisi energi di Indonesia dan menolak Pulau Flores sebagai Pulau Geothermal.
d.    Hentikan kekerasan terhadap perempuan dan pengoptimalan terhadap lembaga perlindungan perempuan.
e.    Menolak kewenangan, DPR harus tetap dalam koridor instutisi dan mendesak DPR untuk menolak revisi kebijakan tata tertib DPR no 1 tahun 2020 dan fokus dalam tugas utama sebagai lembaga legislatif yang bekerja demi kepentingan rakyat
f.    Menolak usulan inisiatif DPR dan perguruan tinggi harus tetap berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan dan Penelitian yang idenpenden serta menolak celah bagi komersialisasi instistusi akademik melalui pemberian izin usaha tambang (IUP).
g.    Ciptakan dunia pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa serta memprioritaskan pendidikan dan kesehatan gratis di Indonesia.