Gagalnya Pelaksanaan Debat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan. ini Sikap Bawaslu Pacitan

Pacitan, tvOnenews.com - Gagalnya pelaksanaan debat publik perdana, yang seharusnya diselenggarakan pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 malam, menuai berbagai kecaman dari masyarakat.

KPUD Pacitan dinilai tidak profesional dalam menyelenggarakan acara debat perdana paslon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan. Acara debat publik tersebut gagal karena alasan force majeure. 

Debat awalnya akan dilaksanakan di halaman kantor KPU Pacitan, dan semua sudah dipersiapkan dengan baik, termasuk pemasangan terop. Namun derasnya hujan yang turun, membuat acara debat tidak memungkinkan dilaksanakan demi keselamatan bersama.

Muhammad Tonis Dzikrullah, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pacitan mengatakan, jika debat tahap pertama gagal terlaksana, seharusnya KPUD Pacitan perlu mempertimbangkan untuk menjadwalkan ulang debat tersebut agar proses debat tahap pertama tetap berjalan sesuai rencana.

“Debat tahap pertama tentu memiliki tema dan materi tersendiri yang penting untuk disampaikan secara utuh dan tidak dicampur dengan materi debat tahap kedua,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Pacitan, Syamsul Arifin menjelaskan, pihaknya telah memberikan rekomendasi dan saran kepada KPUD Pacitan agar segera menggelar debat publik sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ada.

"Bawaslu memberikan saran perbaikan melalui surat  nomor 349/PM.02.02/K.JI-18/10/2024, tanggal 21 Oktober 2024 kepada KPU Kabupaten Pacitan untuk menggelar debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, dengan memperhatikan tata cara dan prosedur sesuai Keputusan KPU No 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota," jelasnya

Bawaslu Pacitan menegaskan bahwa debat akan tetap dilanjutkan ke debat yang kedua. Hal itu berdasarkan petunjuk teknis Keputusan KPU No 1363 BAB II huruf A, yang menjelaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi 
penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak tiga kali.

“Secara yuridis tetap tidak bisa mengatakan bahwa KPUD Pacitan melanggar. Karena juknisnya mengatakan bahwa debat maksimal tiga kali, bukan mengatakan debat harus tiga kali,” tegasnya.