Kotak Kosong dalam Pilkada, Pakar Politik: Bentuk Kegagalan Parpol Cari Pemimpin Baru

Surabaya, tvOnenews.com - Gerakan untuk mendukung dan memenangkan kotak kosong dalam Pilkada serentak 2024, dinilai pakar politik Universitas Airlangga (Unair) sebagai bentuk kekecewaan masyarakat kepada partai politik. Pasalnya, parpol dinilai gagal dalam melahirkan pemimpin baru, dan memunculkan calon tunggal di pilkada.

Maraknya gerakan mendukung dan mencoblos kotak kosong, serta aksi demo yang dilakukan sejumlah elmen masyarakat terkait fenomena kotak kosong di sejumlah kota di Jawa Timur, termasuk diantaranya Kota Surabaya, memantik reaksi dari sejumlah pihak. Termasuk dari kalangan akademisi, dianaranya pengamat komunikasi politik Universitas Airalangga, Dr. Suko Widodo.

Suko Widodo menilai harusnya aksi demontrasi itu tidak dilakukan di kantor KPU saja, melainkan juga pada kantor masing-masing partai politik. Pasalnya yang membuat terjadinya pilkada melawan kotak kosong merupakan partai politik yang tak mampu menentukan pasangan calon untuk diusung pada pilkada.

“Berkaitan dengan kotak kosong itu, saya kira sasaran ekspresi ketidakpuasannya itu mestinya  tidak di KPU, tapi pada masing-masing parpol. Publik atau pendukung parpol ketika merasa partainya yang dipilih harusnya bisa maju mencalonkan atau mengusung sendiri, tapi kenapa kok berkoalisi dengan yang lain,” ungkap Suko Widodo.

“Nah, hal ini yang membuat masyarakat merasa kecewa, karena mereka yang memilih orang-orang di partai tapi tidak difasilitasi oleh partai politik. Jadi yang menjadikan calon tunggal itu adalah peran dari partai politik,” imbuh lelaki yang akrab disapa Sukowi ini.

Meski begitu, Suko Widodo juga memahami jika partai politik tak ingin paslon yang diusungnya kalah, sehingga memilih untuk bersikap realistis.

Baca Juga

Imbas Petasan dan Ujaran Kebencian di Laga Vs Persib, Persebaya Resmi Tutup Tribun Penonton 

“Namun hal tersebut juga sebagai bentuk kebuntuan komunikasi politik antara parpol dengan masyarakat,” ujarnya.

Pria berkumis tebal ini menambahkan, proses politik seperti ini membuat partai politik tidak dipercaya publik atau masyarakat, lantaran parpol harusnya sebagai wadah untuk melakukan rekrutmen calon pemimpin baru. (msi/far)