Ratusan Ulama, Kyai dan Habaib dari Forum Penyelamat Pemilu Jurdil Datangi DRPD Jatim Desak Hak Angket DPR RI

Surabaya, tvOnenews.com – Sekitar 100 tokoh kyai, ulama, habib dan masyarakat dari Surabaya dan Madura yang tergabung dalam Forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) mendatangi kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Kedatangan mereka ini dalam rangka audiensi dengan perwakilan rakyat yang ada di sana. Namun sayangnya kedatangan perwakilan masyarakat ini tidak ditemui para anggota dewan yang kebetulan tak ada di tempat.

Massa yang berjumlah sekitar 100 orang tiba di gedung DPRD Provinsi sekitar pukul 13.00 WIB. Sempat berorasi di depan gedung, massa akhirnya diperkenankan masuk ke dalam.

Massa ini ditemui oleh perwakilan dari Sekretariat DPRD Provinsi Jatim. Dalam ruangan tersebut massa tetap menuntut agar apa yang disuarakan tetap dicatat agar disampaikan ke para anggota dewan nantinya.

Di dalam FPPJ kemudian menyatakan sikap. Ada tiga point inti yang dibacakan oleh Ustad Andri Kurniawan.

Pertama yakni, menolak hasil Pemilu 2024 yang penuh kecurangan, ketidak adilan, intervensi, intimidasi dan pengancaman. Sebagai konsekuensinya KPU, Bawaslu dan MK dibubarkan.

Baca Juga

Ketum PPP Mardiono Tegaskan Kader PPP di Daerah Jadi Penentu Nasib Partai di Masa Depan

"Maka pelaksanaan Pemilu berikutnya dilaksanakan DPR RI dengan membentuk tim independen pelaksana Pemilu," kata Ustad Andri Kurniawan.

Kedua yaitu mendesak DPR RI agar segera melaksanakan Hak Angket untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah atas segala bentuk kekacauan Pemilu 2024.

"Ke tiga kami menyatakan mosi tidak percaya pada Presiden RI yang tidak memberi tauladan yang baik dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Dan kami mendesak DPR RI untuk memakzulkan Presiden RI," imbuh Andri.

Rencana hak angket dari DPR RI untuk menolak hasil Pemilu 2024 yang dinilai curang mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Dukungan tersebut kini datang dari Aliansi Ulama Madura (AUMA). AUMA mendeklarasikan menolak hasil Pemilu 2024 yang curang ini di Surabaya.

Sekjend AUMA, KH. M. Fadholi menyampaikan pihaknya menyampaikan jika ini merupakan simpul gerakan yang dimotori oleh para habaib, ulama dan tokoh Jatim agar DPRD Provinsi Jatim juga ikut mendorong.

"Dari kami elemen masyarakat agar hak angket yang harus digulirkan oleh DPR RI itu jalan," ujarnya.

Masih kata Fadholi sebagai para sepuh dia ingin berikan arahan kepada adik-adik elemen masyarakat yang mau turun ke jalan agar tidak anarkis. Tetap mau tertib dan tidak merusak nama baik dari pada pejuang.

"Kita harus memberikan dorongan kepada mereka bahwa tujuan mereka benar, baik dan Insya Allah untuk NKRI," lanjutnya.

Ditanya apakah bakal menerima apapun hasil keputusan dari KPU RI, Fadholi menyampaikan menerima dengan catatan.

"Kalau hasil real count atau penghitungan dari KPU pusat nerima saja asal diwarnai dengan kejujuran tidak ada kecurangan. Tidak ada penggelembungan dan sebagainya dan ini harus Real Count bukan berdasarkan Quick Qount. Real Count yang berdasarkan sumber dari C1," tandasnya. (gol)