ISKI Jatim Rekomendasikan WFH ASN Hari Rabu, Ini Alasan Tolak Jumat
- tvOne - sandi irwanto
Surabaya, tvOnenews.com - Penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada hari Jumat dinilai kurang tepat dan menjadi polemik. Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Timur merekomendasikan hari Rabu sebagai waktu yang lebih sesuai untuk WFH. Mengapa?
Rekomendasi ISKI tersebut muncul berdasarkan hasil riset digital yang menunjukkan sebagian besar masyarakat menolak WFH pada hari Jumat karena dianggap berpotensi memicu libur panjang terselubung bagi ASN.
Dr. Suko Widodo, Ketua ISKI Jawa Timur, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengukur respons publik melalui penelitian di media sosial.
"Jadi, plihan hari Rabu kita tanyakan kepada netizen dan mayoritas mereka menghendaki hari tersebut sebagai pilihan tepat bagi ASN untuk WFH,” ungkapnya.
Menurut Suko, penempatan WFH di tengah pekan dianggap dapat menjaga produktivitas sekaligus menghindari persepsi negatif terhadap kedisiplinan pegawai.
“Jika hari Jumat, bisa jadi akan dimanfaatkan untuk long weekend dan itu malah berisiko menurunkan produktivitas, dan justru tidak menghemat energi, "tukasnya.
Sementara itu, Kepala Laboratorium Integrated Digital Research FISIP UPN Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa analisis terhadap 7.738 komentar netizen menunjukkan kekhawatiran yang sama.
“Kalau WFH dilakukan hari Jumat, justru akan menambah libur. Akhirnya bukan bekerja, malah beraktivitas di luar,” ungkapnya.
"Tampaknya masyarakat lebih menginginkan kebijakan yang berdampak langsung pada efisiensi energi, seperti penguatan transportasi umum atau penggunaan sepeda, " imbuhnya.
Ia membeberkan bahwa tren percakapan hingga awal April 2026 menunjukkan hari Rabu menjadi pilihan paling dominan, disusul Kamis dan Jumat.
“Rabu menjadi pilihan tertinggi dalam data, karena posisinya jauh dari akhir pekan,” terang Irwan.
Hasil pemantauan media sosial ini dinilai ISKI Jawa Timur dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik agar lebih adaptif dan memiliki tingkat penerimaan tinggi di masyarakat. (msi/gol)
Load more