Pakar Hukum Tata Negara: Pembuktian Kecurangan Pilpres Ada di MK Bukan Hak Angket DPR

Surabaya, tvOnenews.com - Berbagai kabar dan wacana yang diusulkan dari kelompok tertentu agar DPR menggunakan hak angket kian digaungkan pascaadanya dugaan kecurangan dalam Pemilu serentak Tahun 2024 khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Pembuktian kecurangan pilpres ada di MK, bukan hak angket,” ujar pakar hukum tata negara di Jawa Timur, Radian Syam.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengawasan, DPR dipersenjatai dengan tiga hak, seperti diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sebagaimana dalam UU tersebut, syarat yang harus dipenuhi para anggota legislatif untuk mengajukan hak angket telah tercantum dalam Pasal 199 ayat (1) hingga ayat (3) sedangkan tata cara pelaksanaannya tercantum dalam Pasal 200 dan 201 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.

Hak angket yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Hak angket harus dihadiri dan mendapat persetujuan lebih dari setengah anggota DPR,” jelas Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Direktur Eksekutif Indigo Network Radian Syam.

Jika hak angket diterima maka dibentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak dibentuknya panitia.