Tanggapi Soal Anggota DPRD Sumenep Joget dan Nyawer, BK : Biar Parpolnya yang Memberi Sanksi

Sumenep, tvOnenews.com - Sejak viral di berbagai pesan berantai WhatsApp, video yang menampilkan sejumlah anggota Pansus PDAM DPRD Kabupaten Sumenep cukup menguras perhatian publik. Kritikan hingga aksi unjuk rasa pun digelar oleh beberapa kalangan masyarakat, hingga terakhir kali aksi unjuk rasa tersebut direspon oleh Badan Kerhormatan (BK) DPRD Sumenep.

"Kami sudah melakukan kajian, dan tuntutan aksi unjuk rasa masyarakat beberapa waktu yang lalu pun, akhirnya kami tidak dapat berbuat banyak, sehingga kami (Badan Kehormatan), hanya bisa melimpahkannya ke fraksi atau partai politiknya masing-masing, terkait sanksi dan hal lainnya,” ungkap Ketua BK DPRD Sumenep, Samioedin.

Lebih lanjut, Samioedin juga menerangkan bahwa pada akhirnya Badan Kehormatan DPRD hanya bisa melimpahkan persoalan moral tersebut ke fraksi atau partai politiknya per anggota DPRD yang tergabung dalam Pansus PDAM tersebut, karena pastinya setiap parpol memiliki kode etik dan AD/ART masing-masing, sehingga penanganannya lebih tepat dan spesifik.

Sebelumnya, mengenai viralnya video yang menyuguhkan gaya hedon anggota DPRD Kabupaten Sumenep ketika tengah melakukan studi banding ke Makasar terkait kemajuan PDAM, yang menampilkan seakan tengah berpesta ria serta lengkap dengan makanan mewahnya tersebut, menjadi sorotan dan kecaman dari berbagai kalangan masyarakat.

Kritikan tersebut pun terlontar dari kalangan akademisi, seperti Rektor Uniba Madura, Prof Rachmad Hidayat, yang menerangkan bahwa persoalan moral tersebut harus diproses dengan maksimal, dimana Badan Kehormatan (BK) harus menjadi instrumen dalam memfasilitasi antara masyarakat dengan wakil rakyat, sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut, karena yang dianggap tengah berpesta ini bukan warga sipil biasa, melainkan para wakil rakyat yang diberi amanah dan dibiayai oleh negara.

"Ini harus diselesaikan dengan aturan yang berlaku, karena mereka ini adalah sosok figur wakil rakyat yang berasal dari berbagai parpol, video ini diketahui publik luas, tentunya secara etika apa yang oknum anggota DPRD Sumenep lakukan tersebut dapat dianggap secara etik melanggar etika,” ungkap Prof Rachmad Hidayat.

Baca Juga

Soroti Sistem Partai, KPK Nilai Kaderisasi Rawan Penyimpangan: Belum Ada Lembaga Pengawas

Selain itu menurut Prof Rachmad Hidayat, merupakan sebuah kewajaran ketika publik melakukan kritik keras bahkan sampai mengecam aksi hedon para wakil rakyat Kabupaten Sumenep tersebut, karena kondisi pembangunan Sumenep yang masih kurang maksimal, mereka malah menunjukan sebuah perbuatan yang tidak pantas.