Ganti Rugi Lahan Bendungan Bener Akan Dibayar Sebelum Lebaran 2022

Purworejo, Jawa Tengah - Pemerintah pusat, melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko telah memberikan perintah pembayaran uang ganti rugi (UGR) tanah terdampak Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, maksimal seminggu sebelum Hari Raya Idulfitri tahun 2022.

Tidak hanya UGR bagi warga terdampak quarry di Desa Wadas, Kecamatan Bener tapi juga bagi warga terdampak tapak Bendungan Bener yang sudah memenuhi syarat administrasi.

Kepala BPN Kabupaten Purworejo, Andri Kristanto dalam jumpa pers di Aula BPN menjelaskan, khusus untuk Desa Wadas, saat ini sudah sampai pada tahap pengumuman pada 23 Februari lalu.

Untuk memenuhi kebutuhan batu andesit bagi bendungan tertinggi di Indonesia itu, total lahan yang diperlukan ditargetkan 124 hektar tanah. Saat ini yang telah terukur sebanyak 53,22 hektar terdiri dari 303 bidang.

"Setelah selesai inventarisasi dan identifikasi serta pengumuman tahap kedua di Desa Wadas, kemudian dihitung 14 hari kerja setelahnya yaitu 22 Maret selesai. Setelah itu kami kirimkan ke Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk dinilai," kata Andri menerangkan alur pembayaran UGR, Selasa (8/3/2022).

Ia melanjutkan, setelah selesai dinilai, KJPP akan menyerahkan ke BPN untuk dimusyawarahkan dan menentukan bentuk ganti rugi. Setelah musyawarah itu, akan dilakukan validasi yang kemudian dikirim ke BBWSSO selaku pihak yang memerlukan tanah. Terakhir, baru ke LMAN untuk divalidasi pembayarannya.

Baca Juga

Pemkab Brebes Percepat Pembangunan Selama Satu Tahun Pertama

Menurut Andri, pihaknya sudah mempercepat seluruh tahapan agar apa yang sudah diutarakan oleh Moeldoko segera terwujud.

"Sesuai statemen Pak Moeldoko, satu minggu sebelum Lebaran akan turun (pembayaran) dan terbayar sehingga masyarakat bisa menerima," jelasnya.

Sementar itu Kabid PJSA Pelaksaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Serayu Opak, Yosiandi Radi Wicaksono menjelaskan, bahwa pasca penentuan KJPP (lelang), maka akan dilakukan penilaian tanah dan tanam tumbuh di atasnya. Khusus untuk tanah di Desa Wadas, pihaknya akan melakukan upaya persuasif.

"Pemilik lahan terdampak harus tahu saat KJPP turun, kami akan melakukan upaya secara persuasif. Kendala kemarin karena administrasi. Ada PR di bendungan yang belum selesai komitmen LMAN sudah ada di media massa harapan kami UGR di tapak bendungan atau di lokasi quarry akan segera terbayar. Target percepatan semua baik di lokasi fisik tapak konstruksi atau di quarry agar dilengkapi supaya tidak terjadi permasalahan," jelas Yosi.