Ditemui Anggota Dewan, HMI Kuningan Sampaikan Tuntutan Tunda Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

"Kami meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor migas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir," tandasnya saat orasi.

Sebagai solusi pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

"Kedua membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan," sambungnya.

Pihaknya meminta agar pemerintah mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik.

Para pengunjuk rasa ditemui oleh Ketua Komisi II DPRD Kuningan M Apip Firmansyah, Anggota Komisi II DPRD Kuningan, yakni Sawtresna dan Yaya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kuningan, M Apip Firmansyah menerima aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa.

"Tiga tuntutan dari HMI Kuningan, akan disampaikan kepada pemerintah pusat," terang legislator PKB pasca penandatanganan fakta integritas.(rri/ppk)