Ditemui Anggota Dewan, HMI Kuningan Sampaikan Tuntutan Tunda Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Kuningan, Jabar - Sejumlah mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Kuningan melakukan aksi unjuk rasa menuntut adanya penundaan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di halaman Gedung DPRD Kuningan, Selasa (30/08/2022).

Ketua HMI Kuningan, Toto Sunarto mengatakan wakil rakyat merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah. 

"Setelah pandemi Covid-19 yang memporak-porandakan perekonomian nasional berlalu, kini muncul perang antara Ukraina dan Rusia. Konteks global tersebut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional, terutama di sektor energi," ujar Toto dikutip RRI.

Menurutnya kenaikan harga minyak mentah dunia hingga di atas USD 100 perbarel berimplikasi pada membengkaknya beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harus ditanggung negara dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 berjumlah Rp502 triliun. 

"Angka subsidi yang besar tersebut bahkan bisa mencapai Rp698 triliun. Jika kuota BBM subsidi yang ditetapkan sebanyak 23,05 juta liter untuk Pertalite dan 15,1 juta liter untuk Solar akhirnya jebol," sambungnya.

Dikatakan Toto, penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, karena banyak yang lebih banyak menikmati BBM bersubsidi ketimbang orang tidak mampu.

Maka dari itu PB HMI menyatakan sikap menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid-19.

"Kami meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor migas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir," tandasnya saat orasi.

Sebagai solusi pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

"Kedua membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan," sambungnya.

Pihaknya meminta agar pemerintah mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik.

Para pengunjuk rasa ditemui oleh Ketua Komisi II DPRD Kuningan M Apip Firmansyah, Anggota Komisi II DPRD Kuningan, yakni Sawtresna dan Yaya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kuningan, M Apip Firmansyah menerima aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa.

"Tiga tuntutan dari HMI Kuningan, akan disampaikan kepada pemerintah pusat," terang legislator PKB pasca penandatanganan fakta integritas.(rri/ppk)