Segera Disidang, Ini Daftar Aset Indra Kenz yang Diserahkan ke Kejaksaan: Tanah hingga Jam Tangan Rp24 M

Tangerang Selatan, Banten - Sejumlah barang bukti (barbuk) hasil kejahatan tersangka kasus Binomo, Indra Kesuma atau Indra Kenz tergolong fantastis. Barang bukti kasus penipuan investasi binary option aplikasi Binomo diserahkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan (Tangsel).

"Sekarang sedang berlangsung pengecekan barang bukti," kata Kanit 5 Subdit II Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, Kompol Karta di Serpong, Jumat (24/6/2022).

Barang bukti yang diserahkan, selain dokumen-dokumen ada mobil keren jenis Tesla dan Ferrari kemudian 12 jam tangan mewah. 

"(jam) yang harganya Rp24 miliar, seperti Richard Mille, Rolex dan lain-lain," terang Karta.

Kemudian barbuk yang lain, lanjutnya, sertifikat tanah di Medan dan Deli Serdang, dan uang sekitar Rp5,3 miliar. "Yang kita transfer dari nomor rekening penampungan Bareskrim ke Kejari Tangsel," tambahnya.

Menurut Karta, hampir semua saksi perkara Binomo berdomisili di Tangerang Selatan, alasan ini yang menjadikan pelimpahan tersangka untuk segera disidangkan.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas perkara tersangka kasus penipuan investasi opsi biner Indra Kesuma alias Indra Kenz (IK) telah lengkap dan siap untuk disidangkan.

"Berkas perkara atas nama tersangka IK (Indra Kenz) telah lengkap secara formil dan materiil," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Ketut menjelaskan berkas perkara Indra Kenz dinyatakan lengkap setelah diteliti oleh Jaksa Peneliti di Direktorat Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibum dan TPUL) Jampidum.

Dia menyebutkan Indra Kenz disangkakan melanggar Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).