KPK Koordinasi 5 Kementerian Terkait Tambang Emas Ilegal di Manggarai Barat

Labuan Bajo, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan 5 Kementerian tekait  tanda-tanda keberadaan dan aktivitas dugaan tambang emas ilegal di Pulau Sebayur Besar, Kabupaten Manggarai Barat.

 

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patra mengatakan mereka telah melakukan penelusuran ke lokasi.

 

"Kita berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, ESDM, Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata terkait itu," sebut Dian kepada tvOnenews.com, Sabtu pagi (29/11/2025).

 

Saat ke lokasi, mereka menemukan bekas-bekas pipa, beberapa drum penampung, gudang penyimpanan, dan mesin  yang ditengarai sebagai bekas-bekas pertambangan. Saat KPK melakukan penelusuran beberapa hari lalu, area diduga bekas tambang tersebut tampak kosong.

 

Bekas-bekas pipa yang diduga sisa aktivitas pertambangan di Pulau Sebayur Besar, Kabupaten Manggarai Barat.

 

"Kita dapat info dari masyarakat dan itu sudah A1. Dari informasi yang kita dapat, sempat ada aktivitas tiga minggu lalu. Kita msih menunggu respon dari berbagai pihak," kata Dian.

 

Dian menuturkan, lokasi diduga tempat tambang emas itu tidak jauh dari kawasan Taman Nasional Komodo. Keberadaan tambang di sekitar wilayah tersebut bisa mengganggu habitat dan ekosistem di kawasan Taman Nasional Komodo. 

 

Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan ke lokasi dan belum menemukan bukti cukup yang mengarah ke pertambangan ilegal. Namun, ia memastikan, penelusuran tetap akan dilakukan. 

 

"Kita sudah dari sana dan pulau itu luas.  Agak sulit temukan titik lokasinya. Nanti kita akan ke sana lagi," kata Weng. (vbi/frd)