Pendiri Bank Plastik Sebut Daerah Miskin di Negara Berkembang Sumbang 80 Persen Sampah Plastik ke Lautan

Denpasar, tvOnenews.com -  David Katz pendiri atau CEO dari Plastic Bank menyampaikan bahwa 80 persen sampah plastik yang masuk atau bocor ke laut berasal dari daerah-daerah miskin di seluruh dunia.

David mengatakan, secara global, memang banyak ditemukan sampah plastik yang berasal dari daerah yang memang banyak kemiskinannya terutama di negara-negara berkembang.

"Jadi, sekitar 80 persen sampah plastik yang bocor ke laut itu memang berasal dari daerah-daerah yang banyak kemiskinannya," kata David, saat ditemui di Sanur, Denpasar Bali, Senin (21/8).

Menurut David, mengatasi polusi sampah plastik di laut tidak lepas dari menangani kemiskinan. Karena, banyak daerah-daerah miskin seperti di negara-negara berkembang tidak memiliki fasilitas pengelolaan sampah dan pengumpulan tempat sampah yang layak.

"Sebenarnya masalah kemiskinan dan polusi plastic, kenapa saling berhubungan karena di wilayah yang banyak masyarakat komunitas miskin itu memang fasilitas dan pengumpulan dan pengelolaan sampah plastik masih kurang," ujarnya.

"Jadi, masyarakat tidak punya tempat membuang sampahnya dan pada akhirnya dibuang sungai, ke selokan dan bahkan dibakar. Jadi memang di daerah-daerah seperti itu sampah plastik kemudian bocor ke sungai dan ke lautan," ujarnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa ada penelitian yang menyatakan ada 10 sungai terkotor di dunia dan itu ada di negara-negara berkembang.

"Jadi ada penelitian yang meneliti 10 sungai terkotor di dunia dan itu semua ada di negara-negara berkembang yang ada di wilayah komunitas masyarakat miskin.  Sungai-sungai kotor memang ada di daerah miskin," ujarnya.

Sementara, saat ini Plastic Bank yang merupakan recycling corporations atau perusahaan daur ulang dari Kanada yang berdiri sejak 2013 telah memiliki mitra pengepul sampah plastik di enam negara dan salah satunya di Indonesia.

Ia menyatakan, untuk menuntaskan masalah sampah plastik tidak lepas dari kemiskinan. Seperti yang tertera di program Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang disusun negara-negara anggota PBB pada 2015 dan diharapkan tercapai pada 2030.

Namun, banyak orang atau organisasi di dunia untuk persoalan isu sampah hanya fokus poin di nomer 14 yaitu pada ekosistem lautan atau life below water dan poin 15 tentang ekosistem daratan atau life on land. Padahal, menurutnya untuk menuntaskan persoalan tentu harus berurutan dari poin 1 hingga 17 di SDGs.