Arah Baru Penyuluhan Pertanian Indonesia

Di sinilah peran negara sangat dibutuhkan, terutama dalam menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang adil dan berbasis kesejahteraan petani.

Pengalaman selama 3 tahun berturut-turut HPP tidak dinaikkan, sebaiknya tidak perlu terulang. HPP perlu ditinjau ulang setiap enam bulan sekali, sebelum setiap tahun dinaikkan.

Terlebih ada perhitungan yang tidak terelakkan termasuk dampak kenaikan inflasi, melemahnya daya beli petani karena adanya sergapan COVID-19. Maka agar kesejahteraan petani padi tidak jalan ditempat, HPP gabah dan beras yang selama 3 tahun tidak berubah saatnya untuk dikoreksi lebih tinggi.

Catatan kritisnya adalah berapa angka HPP yang paling pantas untuk ditetapkan agar dapat memberi rasa adil kepada para petani. Jawaban inilah yang sepatutnya dicermati secara sungguh-sungguh.

Dan kembali lagi, Penyuluhan Pertanian adalah sebuah proses pembelajaran, pemberdayaan dan pemartabatan yang diberikan kepada petani dan keluarganya agar kesejahteraan hidupnya menjadi semakin baik.

Perjalanan selama ini, langkah menyejahterakan petani ini jangan pernah menemui kata lambat. Oleh karena itu, kebijakan Penyuluhan Pertanian perlu segera direvitalisasi agar dalam waktu yang secepat mungkin, petani sejahtera dan bahagia dapat dijelmakan dalam kehidupan sehari-hari di tanah air.

* Penulis: Entang Sastraatmadja; Ketua DPD HKTI Jawa Barat.