Belajar MBG dari Vietnam, India, dan Brasil: Piring Gizi, Tantangan Pendidikan, dan Taruhan Generasi Masa Depan

Pemerintah pusat hanya kirim dana, pemerintah daerah yang eksekusi. Tapi diawasi ketat oleh Dewan Pemberian Makanan Sekolah (CAE), badan pengawas sosial independen yang terdiri dari perwakilan masyarakat, guru, siswa, dan eksekutif lokal. Mereka punya kuasa menyetop dana kalau kualitas makanan buruk.

Solusi untuk MBG

Sumber :

• Instagram @eksistulungagung

Kalau pemerintah memang serius mau sejahterakan rakyat, contohlah Vietnam, India, atau Brasil. Jangan biarkan Rp 223 triliun itu jadi bancakan raksasa logistik. 

Wajibkan 30-40 persen belanja bahannya dari petani lokal, UMKM, dan koperasi desa. Biar rakyat di bawah ikut kenyang. Bukan cuma kenyang melihat fotonya di media sosial.
MBG sudah jalan, janji politik telah diucapkan. Tak mungkin distop begitu saja, tapi jangan sampai pendidikan jadi tumbal.

Setidaknya saya mengusulkan empat jalan yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan:

Baca Juga

Kunjungi Probolinggo, Zulhas Minta Sekolah Tegas Tolak Makanan Tak Sesuai Standar MBG

1. Jangan Gebyah Uyah: Pisahkan Belanja Belajar dan Belanja Makan

​Masalah utama kita adalah mencampuradukkan nasi dan buku, dicampur jadi satu nama: Anggaran Pendidikan.

​​Makan siang boleh masuk anggaran 20 persen agar aman secara hukum, tapi tak boleh mengurangi nana inti pembelajaran. Dana untuk gaji guru, riset, dan buku tak boleh diganggu satu rupiah pun. 

MBG hanya boleh pakai dana sisa atau kenaikan anggaran, bukan memotong yang sudah ada. Kalau dana inti belum cukup, jangan paksakan MBG skala penuh.

2. Gunakan Model Hub-and-Spoke: Industri vs UMKM

​Jangan paksa UMKM jalan sendirian, mereka pasti kalah napas. Tapi jangan juga berikan ke raksasa katering sendirian, mereka pasti makan untung besar. Gunakan model Hub-and-Spoke.
​
Perusahaan besar (Hub) bertanggung jawab atas standar gizi, kualitas bahan, dan teknologi pengawetan. UMKM (Spoke) bertindak sebagai pelaksana distribusi dan pengolahan akhir di level lokal.
​
Dengan begitu ada tanggung jawab renteng. Kalau gizi buruk, perusahaan kena denda. Kalau distribusi macet, UMKM yang dievaluasi dan diberi pembinaan. Di sini terbentuknya ekosistem adalah hal utama, bukan bagi-bagi proyek.