Isu Pertalite Brebet: Antara Fakta Teknis, Elite Capture Politic, dan Pentingnya Verifikasi Publik

Sumber :

• Dok. Pertamina

Menjaga Stabilitas: Kepala Dingin dan Penegakan Hukum

​Untuk meredam gejolak yang semakin menjadi dan memenangkan pertarungan narasi, Pemerintah dan Pertamina harus bertindak tegas berdasarkan fakta.

Pertama, Prioritaskan Transparansi Data. Hanya hasil uji laboratorium resmi dari institusi yang kredibel (seperti auditor independen dan Lemigas) yang dapat mengakhiri spekulasi.

Publikasi data ini secara terbuka adalah bukti akuntabilitas dan satu-satunya cara melawan hoax.

Kedua, Ganti Rugi dan Komitmen. Pertamina perlu menerapkan skema ganti rugi yang cepat dan mudah bagi konsumen yang terbukti dirugikan.

Ini menjadikan tanggung jawab pelayanan lebih penting daripada sekadar pembelaan citra perusahaan.

Ketiga, Tindak Pidana untuk Provokator. Aparat penegak hukum harus menginvestigasi dua lini terpisah: 

(1) Pelaku kontaminasi teknis (jika ada) dan (2) Aktor intelektual di balik dugaan manipulasi narasi (kasus semacam SPBU Rajawali dan lainnya).

Bila terbukti adanya upaya memfitnah atau provokasi, maka pelaku harus ditindak tegas menggunakan Undang-Undang ITE. Ini menunjukkan bahwa negara tidak mentolerir upaya sabotase kepercayaan publik.

Keempat, Pertamina perlu melakukan upaya-upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih masif (baik jangka pendek maupun jangka panjang) kepada masyarakat dalam memahami kualitas dan jaminan mutu produk BBM secara komprehensif.

Masyarakat berhak kritis dan waspada, namun kita tidak boleh membiarkan keresahan yang valid dijadikan alat politis untuk memecah kepercayaan terhadap lembaga negara.

Isu Pertalite ini telah membuktikan bahwa upaya pembersihan mafia migas membutuhkan dukungan publik yang utuh. 

Mari kita bersikap cerdas, berpegangan pada data, dan tidak terjebak dalam perang narasi yang dirancang untuk merusak kepercayaan kita pada Pertamina—sebuah perusahaan energi strategis negara yang tengah berjuang menuntaskan tugasnya dalam mewujudkan distribusi energi yang berkeadilan dan kemandirian energi nasional.

Disclaimer: Artikel ini telah melalui proses editing yang dipandang perlu sesuai kebijakan redaksi tvOnenews.com. Namun demikian, seluruh isi dan materi artikel opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.