Seremoni Sudah, Saatnya Bekerja Prabowo-Gibran!

AKHIRNYA setelah rangkaian seremoni kenegaraan yang meriah pada akhir pekan kemarin, kita kini sudah mendapatkan nama-nama definitif untuk mengisi 48 pos kementerian yang dibentuk Prabowo-Gibran.

Saya kira nama nama tersebut cukup baik, variatif dan punya prestasi di bidang masing-masing. Proses perburuan menteri dalam Kabinet Merah Putih yang berbeda juga membangkitkan harapan. Ada rekam jejak yang dipertimbangkan matang, ada penilaian berjenjang, dilakukan pembekalan dan pengarahan sejak di Kertanegara, Hambalang hingga ke Akademi Militer Magelang dan pelibatan sejumlah tim lain yang dibentuk Prabowo Subianto bisa membuat Kabinet Merah Putih bekerja lebih cepat, lebih optimal.

Sufmi Dasco Ahmad, anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Gibran, orang yang paling bertanggung jawab pada pencarian 107 nama-nama yang sudah mengisi 48 kementerian yang telah dibentuk Prabowo Subianto menyebut nama-nama muncul sudah terbaik yang bisa ia usahakan. Nama-nama itu juga tidak muncul begitu saja, ada proses panjang bahkan sejumlah nama diseleksi sejak bertahun tahun sebelumnya. 

“Kami memang tidak banyak tampil, tapi banyak kerja,” ujar Dasco.

Kini rangkaian seremonial kenegaraan telah usai, kerja kerja penting sudah menunggu. Salah satu agenda penting yang harus dilakukan Prabowo Subianto adalah memberantas korupsi. Kita tahu ini salah satu aspek terlemah dari sepuluh tahun kekuasaan Jokowi. Indeks Pemberantasan Korupsi mandeg, stagnan, jalan di tempat.

Sumber :

• ANTARA

Data menunjukan 10 tahun pemerintahan Jokowi berakhir sama dengan pada saat pertama kali disumpah sebagai Presiden Terpilih pada 2014. IPK Indonesia pada 2014 adalah 34, kemudian 36 pada 2015, jadi 37 pada 2017, lalu 38 pada 2018, melorot jadi 40 pada 2019. 

Serangan politik pada KPK juga sangat gencar, pada akhirnya membuat lembaga anti rasuah ini "terkapar" jadi lembaga yang tak disegani lagi. DPR pernah memprakarsai hak angket, Mahkamah Konstitusi memasukan KPK ke rumpun eksekutif biasa, puncaknya,  yang "mematikan" KPK adalah revisi UU KPK yang dilakukan di akhir periode kekuasaan Jokowi pada 2019.

Sinyalemen bocornya anggaran pembangunan sebesar –paling tidak– 30 persen setiap tahun, seperti yang dinyatakan begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo, kebetulan juga ayahanda Prabowo, puluhan tahun lalu saat ini masih terjadi. Sudah serapan anggaran rendah dan tak berkualitas, sepertiga anggarannya juga dikorupsi.