Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya

Istana yang disebut “karya anak bangsa” meski tampak belum sepenuhnya rampung akhirnya mulai digunakan.

Ketika sang saka akhirnya  dikerek perlahan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dengan busana yang tak perlu seragam (Paskibraka yang berhijab tetap mengenakan jilbabnya) dan seluruh hadirin diminta menatap dan menghormat pada bendera kebangsaan yang berkibar kibar gagah sambil diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, kesakralan moment tahunan ini memang terasa. 

Agaknya ini makna kemerdekaan bagi Presiden Jokowi. Ia ingin Indonesia punya Istana Negara sendiri yang bukan gedung gedung warisan Belanda. “Saya rasakan setiap hari bau bau kolonial,” ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024). 

Bagi Jokowi yang tinggal hampir sepuluh tahun di Istana Bogor dan Istana Merdeka, wajah kolonialisme adalah istana peninggalan Belanda yang ia tinggali itu. 

Tapi benarkah warisan kolonialisme dan imperialisme hanya sekedar pada gedung-gedung istana? Apa sejatinya inti dari hasrat merdeka yang menggelegak dikumandangkan pada revolusi Agustus 1945? 

Dengan kata lain, apa yang  membuat pemuda-pemuda berang sehingga membuat mural gagah di tembok-tembok kota dengan semboyan “Merdeka atau Mati”. 

Dokter Tjipto Mangunkusumo yang hidup di awal abad 20 punya jawaban yang jelas. Bagi dokter lulusan STOVIA, kolonialisme bukan perkara abstrak, apalagi hanya sebatas gedung fisik. Kolonialisme adalah struktur berpikir yang menjadi jelaga hitam di zaman penghisapan sebuah bangsa atas bangsa lainnya (imperialisme).

Kesadaran berbangsa Cipto justru terbentuk dari gedung STOVIA yang jelas buatan Belanda (kini jadi Museum Kebangkitan Nasional). Di tempat pendidikan dokter-Jawa, Cipto yang hanya putra seorang guru di Ambarawa langsung terbentur pilar pertama kolonialisme: feodalisme. Karena bukan dari keluarga menak, sang dokter Jawa harus menerima kenyataan tetap diperlakukan oleh para pejabat Belanda setaraf dengan mantri pengairan. Gajinya hanya 70 gulden, separuh dari rekannya dari golongan ningrat yang bersekolah di OSVIA. 

Cipto berang dengan zaman yang disebutnya “hanya mempersoalkan siapa bapakmu, bukan dirimu”. Pada 1907 pada umur 21 ia menulis artikel keras di koran De Locomotief. Dengan jelas dan terang, Cipto menentang dekrit bahwa jabatan bupati harus dilanjutkan turun menurun berdasarkan hubungan darah. Pikiran modern Cipto menyebut, kemampuan dan pengetahuan yang menentukan pemimpin, bukan keturunan.