Robohnya Pilar-Pilar Reformasi

ENTAH apa yang tengah terjadi dengan Republik hingga dalam satu bulan ada dua ‘gempa’ hukum yang bikin hati rakyat masygul. 

Dua pilar hukum paling penting di era reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpuruk hingga dasar terendah, pemimpinnya dicopot karena pelanggaran etika berat dan dugaan pelanggaran pidana secara bersamaan. 

Yang pertama kita tahu, Anwar Usman, ipar Presiden Jokowi dijadikan hakim non palu dalam kasus sengketa pemilu karena ikut mengadili norma hukum yang menguntungkan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka. Ini sekaligus menjadi pembuka pintu terjadinya politik dinasti dalam kancah pemilihan presiden 2024. 

Politik berdasarkan keturunan darah itu, selain sangat purba, primitif juga mengkhianati cita-cita reformasi.

Dan yang kedua adalah pemandangan yang kita lihat pertengahan pekan lalu: Firli Bahuri, saat itu Ketua KPK, lembaga yang bermaksud memberantas korupsi, menutupi wajahnya dengan tas ketika melewati kerumunan wartawan yang menunggu pernyataannya setelah jalani pemeriksaan, persis seperti yang kerap dilakukan koruptor setelah jalani pemeriksaan di KPK. Belakangan Firli ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan atau penerimaan gratifikasi.

Tak ada yang lebih membuat miris, selain pemimpin lembaga antirasuah disidik oleh polisi karena terjerat kasus korupsi. Yang paling membuat gundah adalah dua lembaga yang lahir dari rahim reformasi, justru melupakan cita cita agung reformasi yang sebenarnya baru terjadi 25 tahun lalu.