Ternyata Begini Mendagri Menyikapi Polemik Usulan Masa Jabatan Kades 9 Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Usulan masa jabatan kepala desa (Kades) menjadi buah bibir publik hingga para tokoh politik. Hal itu karena menuainya pro dan kontra soal usulan tersebut.

Bahkan hal itu juga membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersikap dalam menyikapi soal usulan masa jabatan Kades itu diperpanjang. 

Seperti yang dimuat dari VIVA, Selasa (24/1/2023) Mendagri Tito belum memutuskan menindaklanjuti tuntutan para kepala desa (kades), yang menginginkan masa jabatannnya diperpanjang menjadi 9 tahun. 

Bahkan, dirinya saat ini lebih mengkaji wacana tersebut seacara komprehensif soal masa jabatan kades. Hal itu dibeberkan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto, Selasa, (24/1/2023).

"Sampai saat ini belum ada pembahasan terkait perpanjangan masa jabatan kades antara pemerintah dengan DPR RI. Namun, pihaknya akan membuat kajian soal perpanjangan masa jabatan kades," bebernya.

Baca Juga

Polemik Bantuan Diaspora Aceh di Malaysia Tertahan Bea Cukai, DPR Desak Izin Segera Dipermudah

Kemendagri dalam hal ini, ia akui menghimpun semua masukan, nantinya akan pihaknya bahas dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Sebelumnya diberitakan, ribuan kades melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR, pada Selasa pekan lalu. Mereka meminta agar revisi Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2023. 

Para Kades Lakukan Aksi Demo di Depan Gedung DPR untuk Menuntut Masa Jabatan Kades Diperpanjang.

Tuntutan para kades ingin agar UU Desa direvisi Pemerintah dan DPR sehingga masa jabatan kades menjadi 9 Tahun.

Tuntutan para kades ini direspons positif DPR. Para wakil rakyat itu melempar sinyal menyetujui gagasan masa jabatan kades diperpanjang jadi 9 tahun.

Meski demikian, ada kritikan terhadap wacana tersebut. Salah satunya disampaikan pakar hukum tata negara Feri Amsari.

Menurut Feri, masa jabatan kades 9 tahun tak masuk akal dan tak elok. Ia bilang dengan anggaran dana yang banyak dikhawatirkan akan ada potensi penyimpangan.

"Saya pikir tidak masuk akal ya, ada jabatan panjang 9 tahun. Saya khawatir juga. Mereka kan sudah 3 periode, Kalau 3 periode kan, jadi 27 tahun itu seseorang bisa memimpin desa. Dengan dana yang sangat banyak, saya khawatir dana itu disimpangkan," kata Feri saat dihubungi VIVA, Senin, 23 Januari 2023. (viva/aag)