Undang-Undang KUHP Disahkan, Para Pakar Beberkan Dampaknya

Jakarta, tvonenews.com - Undang-Undang KUHP baru saja disahkan pada Selasa, 6 Desember 2022. Namun, para pakar menilai disahkannya Undang-undang KUHP itu, sangat rentan menjadi pemukul demokrasi di Indonesia. 

Bahkan, para pakar menyebutkan hal yang sangat potensial, yakni semakin mengkerdilkan ruang sipil, setidaknya lima tahun terakhir terus terkebiri. 
Selain itu, pencekalan beberapa akademisi, kriminalisasi aktivis karena kritik terhadap pemerintah, serta berbagai ancaman digital, adalah indikasi yang tak bisa ditampik dalam mewarnai iklim demokrasi Indonesia belakangan ini. 

Maka dari itu, para pakar menyebutkan, bahwa sangat diperlukannya strategi partisipasi yang tidak hanya kreatif. Akan tetapi, juga bermakna dan politis.Tak lain, untuk dapat membuka kembali ruang sipil dan mengarahkan konstitusi ke visi demokrasi yang lebih baik.Keterangan ini, dijelaskan secara tertulis dari beberapa para pakar berdasarkan anlisis mereka. 

Bahkan, satu di antaranya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi menjelaskan, bahwa berdasarkan analisis terhadap pemberitaan media online pada periode 2020-2021, ancaman terhadap penyempitan ruang sipil cenderung meningkat setiap Q3 di akhir tahun, dan sektor yang paling banyak muncul adalah tambang dan masyarakat.

“Hal tersebut diperparah dengan, adanya semacam insinuasi pada aktivis, pelabelan 'SJW (Social Justice Warrior)' yang terorkestrasi terhadap berbagai bentuk protes atas situasi-situasi tersebut di media sosial pada banyak isu. Sebagian dilakukan secara organik, sebagian dilakukan melalui aktivitas inautentik yang teroganisir," ungkap Kunto dalam diskusi publik bertajuk 'Penyempitan Ruang Sipil dan Upaya Membangun Partisipasi yang Bermakna' di Upnormal Coffee Roasters, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Sejak tahun 2021, ia katakan, KedaiKOPI melakukan riset untuk menemukan strategi baru guna mendorong partisipasi masyarakat sipil yang lebih bermakna. Kemudian, dia sebutkan, riset kualitatif dilakukan dengan mengundang tiga elemen. 

Baca Juga

Apakah Ada Penjemputan Paksa Terhadap Budi Karya Usai 3 Kali Mangkir Pemeriksaan? Begini Kata KPK

Yakni, aktivis muda, jurnalis, dan pimpinan beberapa organisasi masyarakat sipil (CSO) di Indonesia. Hal ini tak lain untuk mengikuti focus group discussion (FGD). 

Sambungnya menjelaskan, berdasarkan studi tersebut, terdapat beberapa hal yang bisa diinisiasi bersama untuk membangun partisipasi publik yang bermakna.