8 Pasal Kontroversial KUHP, Mulai Hukuman Minimal Koruptor yang Turun hingga Penghinaan Lembaga Negara

Office of the High Commisioner for Human Rights (OHCHR) menyatakan bahwa frasa ‘paham lain yang bertentangan dengan Pancasila’ bisa menjadi multitafsir atau karet.

6. Alat kontrasepsi tak boleh ditunjukan pada anak

Pasal 408

Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori (Rp1 Juta).

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) menganggap pasal ini bakal menghambat upaya edukasi kesehatan reproduksi dan seksual kepada remaja.

7. Pencemaran nama baik

Pasal 433 Ayat 1

Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp10 juta).

Pasal 434 Ayat 1

Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200 juta).

8. Hukuman minimal koruptor turun

Pasal 603

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Padahal hukuman bagi koruptor sebelumnya paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp200 juta sebagaimana tertuang dalam UU No. 20/2001.