Susul PKP dan Prima, Bawaslu Kabulkan Sebagian Gugatan Parsindo untuk Melanjutkan Verifikasi Administrasi Peserta Pemilu 2024

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum RI mengabulkan sebagian gugatan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) terkait hasil verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Majelis Rahmat Bagja dalam sidang pembacaan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Bawaslu RI di Jakarta, Jumat (04/11/2022).

Dalam pokok permohonannya, Parsindo merasa dirugikan atas berita acara KPU Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Calon Peserta Pemilu 2024 pada tanggal 13 Oktober 2022 lalu yang menyatakan mereka tidak lolos verifikasi administrasi.

Dalam pertimbangan Bawaslu yang dibacakan oleh anggota majelis Lolly Suhenty, disebutkan bahwa Parsindo mengalami sejumlah kendala teknis saat mengisi data pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Oleh karena kendala tersebut, Parsindo telah beritikad baik dengan mendatangi Kantor KPU RI untuk memberikan dokumen terkait verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024 secara langsung beberapa menit sebelum batas waktu dinyatakan habis. Namun, meja pelayanan dari KPU telah ditutup.

Dengan dikabulkannya gugatan Parsindo itu, Bawaslu memutuskan berita acara KPU Nomor 234/PL.01.1-BA/05/2022 pada 13 Oktober 2022 lalu dibatalkan.

Baca Juga

Bahas RUU Pemilu di DPR, Pakar Usul Bawaslu Dibubarkan dan Wewenang MK Dicabut

Kemudian, Bawaslu memerintahkan KPU memberi kesempatan kepada Parsindo untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan terkait dengan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 selama 1x24 jam.

Bagja menambahkan KPU diperintahkan memberitahukan mengenai kesempatan tersebut paling lambat 1x24 jam sebelum perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan parpol mulai dapat dilakukan oleh Parsindo.

“Selanjutnya, memerintahkan termohon (KPU) untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh pemohon,” ucap Bagja.

Berikutnya, Bawaslu juga memerintahkan KPU agar menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil perbaikan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

"KPU diperintahkan melaksanakan putusan ini, maksimal tiga hari kerja sejak putusan dibacakan," tambahnya. (ant/ppk)