Jampidsus Febrie Adriansyah Mengingatkan Jajarannya Untuk Tidak Takut Hadapi Upaya Perlawanan Para Koruptor

Berdasarkan survei Lembaga Survei Indikator, periode 11 sampai 17 Agustus tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan mengalami peningkatan, yakni di angka 63,4 persen. Pada bulan Mei 59,9 persen.

"Bidang Pidsus adalah etalase bagi reputasi dan tolok ukur keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan," kata Febrie.

Kinerja Kejaksaan Agung dalam mengungkap perkara megakorupsi di tubuh BUMN, seperti PT Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, dan Waskita Beton Precast, yang mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegarannya pada tanggal 16 Agustus lalu.

Bahkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dalam agenda BUMN Legal Summit 2022 di Bali, awal September, mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang berani mengamputasi tangan pemerintah sendiri jika melakukan korupsi.

"Di sini terlihat bahwa ekspektasi yang tinggi mulai diberikan kepada seluruh jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) dalam upaya pemberantasan korupsi," kata mantan Direktur Penyidikan Jampidsus itu.

Untuk bisa menuntaskan perkara tindak pidana korupsi di wilayah, kata Febrie, perlu strategi dengan melakukan langkah-langkah berikut: pertama, pemilihan redaksional judul perkara dalam surat perintah penyidikan harus tepat, jangan terlalu detail karena akan menyulitkan ketika akan melakukan pengembangan.

Selanjutnya, melakukan penggeledahan segera setelah adanya surat perintah penyidikan, segera menguasai laptop dan ponsel, melakukan kloning untuk mendapatkan data yang dapat dijadikan alat bukti. Selain itu, mengoptimalkan penggunaan barang bukti elektronik (BBE) sebagai bukti ilmiah dengan menggunakan digital forensik.

Di samping itu, mengoptimalkan penyitaan aset dan penerapan TPPU dengan tujuan pengembalian dan pemulihan kerugian keuangan negara. Berikutnya, mencermati kerugian perekonomian negara selain kerugian keuangan negara.